Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Ketua Tim Kelola Tambang Muhammadiyah

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua Tim Pengelola Tambang. Keputusan ini diambil usai organisasi keagamaan itu resmi menerima konsesi upaya pertambangan alias izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan penunjukan Muhadjir sesuai kapasitasnya sebagai ketua PP Muhammadiyah nan membidangi upaya dan ekonomi.

Dengan kata lain, kata Haedar, Muhadjir tak ditunjuk lantaran dirinya merupakan menteri koordinator bagian pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK).

"kami lakukan, menyusun, membikin tim pengelolaan tambang nan diketuai oleh prof Muhadjir Effendy sebagai ketua PP Muhammadiyah nan membidangi upaya dan ekonomi," ucap Haedar dalam konvensi pers, Minggu (28/9).

Muhadjir pun bakal bekerja sendiri. Dalam tim tersebut, PP Muhammadiyah juga menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris.

Adapun personil tim pengelola tambang meliputi Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan Azrul Tanjung.

Tim itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab nan bakal ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah sekarang resmi menerima izin tambang dari Jokowi. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Konsolidasi Nasional nan digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, nan berjalan 27-28 Juli 2024.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang.

"yang sesuai dengan aliran Islam, Konstitusi, dan tata kelola nan profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani nan handal dan berintegritas tinggi," kata Abdul.

Ia juga menuturkan keputusan menerima izin tambang diambil setelah melakukan pengkajian dan menerima masukan nan komprehensif dari para mahir pertambangan, mahir hukum, dan majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari pengelola/pengusaha tambang, mahir lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pihak-pihak mengenai lainnya.

"Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," ucapnya.

(mrh/kum/gil)

[Gambas:Video CNN]