Muhammadiyah Resmi Putuskan Terima Izin Tambang dari Jokowi

Sleman, CNN Indonesia --

PP Muhammadiyah secara resmi menerima konsesi izin upaya pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Konsolidasi Nasional nan digelar di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (28/7).

"Mendukung dan memperkuat keputusan PP Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konvensi pers di Yogyakarta.

Abdul mengatakan Muhammadiyah berkomitmen memperluas dan memperkuat dakwah dalam ekonomi. Hal ini termasuk dalam pengelolaan tambang.

"Yang sesuai aliran islam, konstitusi, tata kelola profesional, amanah, penuh tanggung jawab, saksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumber daya insani nan andal dan berintegritas tinggi," ucapnya.

Dengan keputusan ini, maka Muhammadiyah jadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua nan menerima izin tambang. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lebih dulu menyatakan menerima.

Pada awal Juni 2024, pemerintah memberikan ormas keagamaan kesempatan dapat izin tambang batubara.

Kebijakan izin tambang ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat patokan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

(kum/tsa)

[Gambas:Video CNN]