MUI Desak Prabowo Tunda PPN 12 Persen

Sedang Trending 12 jam yang lalu

tim | CNN Indonesia

Kamis, 26 Des 2024 10:00 WIB

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah).

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Anwar beranggapan penerapan kebijakan itu tak tepat di saat kehidupan bumi upaya sedang lesu lantaran daya beli masyarakat sedang menurun. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru juga belum kuat.

"Untuk kebaikan semua pihak, sebaiknya pemerintah menunda penyelenggaraan kenaikan PPN 12 persen tersebut sampai keadaan bumi upaya dan ekonomi masyarakat mendukung untuk itu," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga menagih janji Prabowo membikin kebijakan nan memberdayakan dan pro rakyat. Menurutnya, saat ini adalah waktu nan tepat menunaikan janji tersebut.

Dia mengaku mengerti kenaikan PPN 12 persen sudah diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, pemerintah justru bakal melanggar konstitusi jika memaksakan kebijakan itu di tengah kondisi seperti saat ini.

"Hal demikian jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi lantaran konstitusi mengharapkan semua tindakan dan kebijakan nan dibuat oleh pemerintah kudu diarahkan bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujarnya.

Pemerintah mengumumkan penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan era Presiden Joko Widoo lewat UU HPP.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan PPN 12 persen bertindak kepada semua peralatan nan selama ini terkena PPN. Daftar itu meliputi peralatan dan jasa nan biasa dibeli masyarakat, mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga jasa video streaming seperti Netflix.

Kenaikan PPN 12 persen memicu reaksi negatif di masyarakat. Warga menggelar demonstrasi hingga membikin petisi. Petisi berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" di situs change.org sudah ditandatangani 194.433 orang pagi ini.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional