Next Policy Beberkan Risiko Kepindahan ASN secara Massal ke IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga kajian kebijakan Next Policy menyatakan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menimbulkan sejumlah risiko. Risiko itu mulai dari masalah sosial, kesehatan dan ketimpangan ekonomi di sekitar IKN. 

Direktur Eksekutif Next Policy, Grady Nagara, mengatakan, kepindahan ASN secara massal ke wilayah nan baru dibuka berisiko menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah kudu bisa membikin kebijakan dan prasarana penunjang seperti rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

“Ketika lahan dibuka, itu artinya ada potensi penyakit muncul di situ dengan akibat peningkatan penyakit seperti demam berdarah,” kata Grady dikutip dari siaran langsung obrolan asnfest di kanal YouTube Kantor Staf Presiden, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Secara bersamaan, menurut dia, kebiasaan pola kehidupan penduduk perkotaan seperti di Jakarta berpotensi memindahkan penyakit tidak menular seperti diabetes. “Mitigasi ini perlu dilakukan untuk mengurangi akibat tingkat stres dan tidak mengganggu keahlian ASN nantinya."

Risiko lainnya ialah masalah sosial dan keahlian ASN di lingkungan baru. Grady menjelaskan, berasas survei sederhana terhadap 400 ASN, lebih dari setengahnya menolak pindah. Alasannya, mereka keberatan lantaran bakal berpisah dengan personil keluarga.

“Sejauh ini, rumor nan menjadi perhatian ASN apakah mereka bisa membawa anaknya ke IKN. Apakah di sana sudah tersedia sekolah dan jasa publik lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah juga kudu mencegah ketimpangan sosial di IKN. Menurut Grady, keberadaan kelas menengah perkotaan di wilayah IKN berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.

Ketidaksetaraan ekonomi itu, kata dia, berpotensi meminggirkan masyarakat lokal. “Ini sudah terjadi di Jakarta berdekade lalu. Warga original pindah ke pinggiran Jakarta, dan ini kudu diantisipasi agar tidak terjadi lagi,” katanya

Grady cemas keberadaan masyarakat perkotaan di IKN bakal berakibat terhadap mahalnya nilai lahan. “Ini juga menjadi semacam pengkotak-kotakan secara sosial, bisa memicu kejahatan dan bentrok horisontal" katanya.

Sementara itu, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Informasi KSP Wandy N. Tuturoong mengatakan kondisi di IKN bakal tetap dinamis. Menurut dia, teori dan info nan dipaparkan Next Policy bisa berubah di kemudian hari.

Iklan

Wandy menyebut dalam proses perumusan kebijakan publik di IKN, pemerintah bakal terus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk ASN. “Saya kira anak-anak muda ASN di sini kudu lebih banyak bicara agar ruang publik didominasi dengan pemikiran baru,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, mangatakan 1.740 aparatur sipil negara (ASN) bakal dipindahkan ke IKN nan dimulai pada September mendatang.Pemindahan tersebut bakal dilakukan secara berjenjang hingga tahun 2030.

Pemerintah merancang tiga skema pemindahan ASN. Skema pertama pemindahan ASN ke ibu kota baru Indonesia tersebut bakal dilakukan secara berjenjang sesuai penapisan kelembagaan dan kesiapan hunian.

Skema kedua pemindahan ASN dengan susunan unik rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut bakal diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. 

Anas mengatakan pada tahap pertama, berasas perincian susunan berbareng Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 susunan CPNS di Instansi Pusat nan dialokasikan untuk penempatan di IKN.

Dari 40.021 susunan CPNS penempatan IKN tersebut, kata dia, pemerintah bakal memberikan kuota unik sebesar 5 persen untuk putra-putri original Kalimantan Timur. 

Anas menyebutkan, skema ketiga pemindahan ASN adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. "Pemerintah berjanji mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut bakal dilakukan secara terbuka dan kompetitif," ujarnya.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Deputi OIKN Klaim Investasi Swasta di IKN Mencapai Rp 60 Triliun: Jangan Banyak Lihat nan Hoaks..