Ngaku Trauma, Staf Hasto PDIP Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap dirinya dalam kasus dugaan suap calon legislatif Harun Masiku.

Permohonan penundaan itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus selaku pendamping Kusnadi.

Kusnadi dipanggil interogator KPK untuk datang dalam pemeriksaan nan dijadwalkan pada Kamis (13/6) ini. Namun, dia justru terlihat datang di Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan penyitaan arsip milik PDIP nan dilakukan interogator KPK saat memeriksa Hasto.

"Sebagai interogator ahli di KPK, kita sesalkan dalam banyak perihal panggilan itu datangnya mendadak. Padahal KUHAP mensyaratkan kudu tiga hari paling kurang, tetapi ini baru tadi malam panggilan untuk hari ini," kata Petrus kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta.

Selain itu, Petrus menyebut saat ini Kusnadi tetap trauma lantaran sempat dibentak interogator KPK saat mendampingi Hasto pada pemeriksaan Senin (10/6).

"Dia trauma, dia diintimidasi diperlakukan sewenang-wenang. Terlebih prosedur penyitaan, penggeledahan dan hal-hal lain nan harusnya menjunjung tinggi HAM, tapi dalam perkara itu tidak diterapkan oleh KPK," tuturnya.

Namun, Petrus menyatakan Kusnadi bakal datang dalam pemeriksaan ulang nan tengah dijadwalkan kembali oleh interogator KPK.

Hasto telah diperiksa sebagai saksi mengenai kasus dugaan suap nan melibatkan Harun Masiku pada awal pekan ini.

Pada pemeriksaan itu, tim interogator menyita ponsel hingga kitab catatan milik Hasto. Sementara itu, Hasto mengaku keberatan dan sempat berdebat dengan pihak interogator KPK mengenai penyitaan tersebut.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengakui interogator mau mencari keberadaan Harun Masiku lewat penyitaan ponsel itu.

Kemudian, Ketua Dewas KPK Tumpang Hatorangan Panggabean mengatakan penyitaan handphone dan kitab catatan Hasto Kristiyanto sudah sesuai prosedur. Tumpak menyebut sudah ada pemberitahuan ke Dewas mengenai dengan penyitaan tersebut.

"Ya, sesuai. Ada. Surat perintahnya ada," kata Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi alias Kantor Dewas KPK, Jakarta, Selasa (11/6).

(tfq/tsa)

[Gambas:Video CNN]