Nusron Wahid: Ada Pengusaha Punya Jutaan Hektare Tanah Negara, tapi Ada yang Sulit Cari Akses Tanah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkeinginan agar kementerian nan dipimpinnya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat di bagian tanah. Artinya, tak ada lagi kesenjangan luasan kepemilikan tanah nan saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat. 

Langkah tersebut, menurut Nusron, bisa dicapai dengan melakukan penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam corak Hak Guna Usaha (HGU) dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Dengan begitu, pemerataan dan keberlanjutan ekonomi dapat tercipta. 

“Jadi pada satu sisi kudu adil, jangan sampai kayak nan sudah-sudah. Ada satu pengusaha alias sektor swasta nan mempunyai tanah sampai jutaan hektare tanah negara, tapi di sisi nan lain ada nan kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron usai serah terima kedudukan di instansi Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Oktober 2024. 

Selain itu, Nusron juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program nan sebelumnya dijalankan oleh Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Menurut Nusron, mengurus tanah sama pentingnya dengan mandat mengurus manusia.

Saat membacakan kata sambutan di aktivitas serah terima jabatan, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN di pemerintah sebelumnya, AHY, menyatakan dalam kementerian nan dipimpinnya telah melakukan banyak perihal untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Iklan

“Contohnya gimana kita mengejar sasaran 120 juta PTSL, Paling tidak hari ini sudah lebih dari 118 juta sehingga Insya Allah optimistis Desember kelak tercapai 120 juta,” ujar AHY. 

Meski telah melakukan banyak pencapaian itu, AHY mengaku bahwa tetap banyak angan dan program nan belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Oleh karena itu, dia meminta kepada Menteri nan baru untuk dapat melanjutkan dan memperbaiki program-program tersebut. 

Pilihan Editor: Pensiun, Basuki Hadimuljono Turut Siapkan Pemisahan Kementerian PUPR di Era Prabowo