Ojol Ancam Kembali Demo Kominfo Jika Masalah Tarif Tak Selesai 2 Pekan

Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi Ojek Online Nasional (KON) mengaku bakal menggelar tindakan lanjutan andaikan Kominfo tidak kunjung menyelesaikan masalah tarif pengiriman dalam waktu dua minggu.

Ancaman tersebut disampaikan usai Direktur Pos Ditjen PPI Kominfo Gunawan Hutagalung menemui massa tindakan dan berjanji mengatasi persoalan tarif.

"Kita beri waktu selama dua minggu untuk menagih janji tersebut. Kalau tidak kita bakal lakukan tindakan lagi," ujar koordinator tindakan dari atas mobil komando, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Koalisi ojol juga meminta agar Kominfo dapat memberikan perkembangan mengenai penetapan tarif bawah bagi jasa pengiriman.

"Paling tidak, ada progres. Jika memang satu minggu kelak tidak ada tanggapan dari pihak aplikator maka Kominfo kudu mematikan aplikator tersebut," pungkasnya.

Setelah menerima perwakilan Kominfo tersebut, massa tindakan langsung membubarkan diri secara tertib dari area Patung Kuda.

Sementara itu petugas kebersihan juga terlihat mulai membersihkan letak aksi. Kendati demikian arus lampau lintas di kedua ruas Jalan Medan Merdeka Barat tetap belum dapat dilalui kendaraan.

Janji Kominfo ke massa ojol

Sebelumnya, Direktur Pos Ditjen PPI Kominfo Gunawan Hutagalung menemui massa tindakan pengemudi ojol di Patung Kuda. Gunawan menyatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga mengenai untuk menyelesaikan persoalan tarif nan dikeluhkan oleh para pengemudi ojol.

Ia mengaku seluruh tuntutan nan disampaikan oleh Koalisi Ojol Nasional (KON) juga telah diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Kominfo.

"Pak Wamen sudah menerima masukan teman-teman dan Pak Wamen sedang berkoordinasi untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," ujarnya dari atas mobil komando.

Gunawan mengatakan pihaknya juga bakal mengadakan pertemuan dengan pihak aplikator dan pengemudi ojol selaku mitra untuk mengambil solusi persoalan tarif nan dikeluhkan.

"Sesegera mungkin kita bakal berjumpa dan membahas itu semua. Pak Wamen sudah mendengar dan bakal mencarikan solusi nan terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman semua," tuturnya.

Sebelumnya Koalisi Ojol Nasional (KON) meminta agar Kemenkominfo menerbitkan patokan baru mengenai pemisah tarif bawah biaya pengantaran peralatan dan makanan.

Ketua Divisi Hukum KON Rahman Thohir mendesak agar Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 dapat segera direvisi dengan menambahkan formulasi tarif biaya pengantaran.

Pasalnya, kata dia, patokan nan ada selama ini tetap belum mengatur besaran jasa layanan pos komersial. Sehingga besaran biaya dilakukan secara sepihak dari aplikator dan memberatkan para mitra.

"Selama ini kita merasa belum ada patokan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain nilai nan tidak manusiawi," ujarnya dalam tindakan unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

"Karena dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kemenkominfo tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan jasa pos komersial nan berfaedah diserahkan kepada pasar," imbuhnya.

(tfq/DAL)

[Gambas:Video CNN]