P2G Terima Laporan Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat

Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang diberhentikan sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian sepihak dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun aliran baru pada awal Juli.

Kepala Bidang Advokasi Guru Iman Zanatul Haeri ratusan pembimbing nan diberhentikan itu berasal dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

"Pada 5 Juli alias pada minggu pertama masuk sekolah negeri tahun aliran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para pembimbing honorer mendapatkan pesan horor. Yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah," kata Iman, Selasa (16/7).

Iman mengatakan para kepala sekolah mengirimkan blangko 'Cleansing Guru Honorer' kepada para pembimbing honorer agar mereka isi.

"Ada kasus di Jakarta Timur memakai, ada nan pakai buletin acara, kudu mengatakan persetujuan. Ada nan hanya mengisi identitas, kelak kepala sekolah alias dinas nan bakal buat status, ini sudah cleansing," ujar dia.

Menurutnya, tidak ada penjelasan dari kepala sekolah hingga Dinas Pendidikan soal pemberhentian itu. Iman menyatakan P2G juga tengah mengawal kondisi pembimbing honorer di sejumlah daerah.

Pada 4 Juli lalu, P2G melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR untuk membahas kondisi pembimbing honorer.

"Di wilayah lain Jawa Barat bukan cleansing, tetapi honorer dikurangi jam mengajar jadi 0, tidak bisa mengajar. Makanya P2G memandang dalam skala nasional, sedang terjadi PHK massal pembimbing honorer, hanya caranya beda-beda tiap provinisi," ujarnya.

Ia mempermasalahkan penggunaan istilah 'cleansing'. Iman mengatakan pemberhentian secara sepihak di hari pertama tahun aliran baru tidak layak secara tata kelola ketenagakerjaan.

"Dari redaksi saja ini bermasalah, dari praktik juga bermasalah, masa orang dipecat di hari pertama. Kenapa enggak buletin tahu sebulan sebelumnya," kata Iman.

Iman pun meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jakarta tidak memecat para pembimbing honorer.

Ia mengatakan para pembimbing honorer sedang menunggu seleksi PPPK 2024. Jika diberhentikan, kesempatan mereka untuk ikut PPPK bisa hilang.

"Mereka menunggu itu. Salah jika dibilang pembimbing honorer mau karpet merah, enggak. Mereka memperkuat di sekolah untuk bisa ikut seleksi PPPK, lantaran jika sudah bukan honorer, mereka bakal susah terekrut seleksi PPPK," ucap dia.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin menjelaskan sejak 11 Juli, pihaknya telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri sesuai Permendikbud Nomor 63 tahun 2022.

Pasal 40 Ayat (4) UU itu mengatur bahwa pembimbing nan dapat diberikan honor kudu memenuhi persyaratan seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan pekerjaan guru.

Ia mengatakan jumlah honorer di lingkungan Dinas Pendidikan mencapai 4.000 orang, penambahan tersebut terakumulasi sejak 2016. Berdasarkan Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018 persyaratan NUPTK untuk pembimbing honorer adalah diangkat oleh Kepala Dinas.

"Dari seluruh honor nan ada saat ini dan tidak ada satupun pembimbing honor nan diangkat Kepala Dinas, sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan nan berlaku," ujar Budi.

Ia menjelaskan rekrutmen honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas argumen kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas.

Sejak tahun 2017 hingga 2022, Dinas sudah mengeluarkan petunjuk dan surat info bahwa pengangkatan pembimbing honorer kudu mendapatkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

"Sehingga berasas hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan pembimbing honor nan tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," kata dia.

(yoa/tsa)

[Gambas:Video CNN]