Pacul PDIP Singgung RUU Perampasan Aset: Spirit Zamannya Transaksional

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kembali menyinggung RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal dalam rapat dengan PPATK dan KPK, Selasa (11/6).

Pacul mengatakan ketua DPR telah menerima usulan dua RUU tersebut nan kewenangannya dimiliki PPATK dan KPK. Karena argumen itu pula, dia bilang Komisi III DPR menyandingkan PPATK dan KPK dalam rapat.

"RUU Perampasan Aset itu ada di unit PPATK dan KPK pendukungnya, begitu juga RUU satunya ialah RUU Pembatasan Uang Kartal," kata Pacul.

Namun, berasas usulan anggaran dari dua lembaga itu, Pacul menilai tak ada hubungan anggaran antara KPK dan PPATK. Menurut dia, keduanya hanya konsentrasi pada program masing-masing. Pacul lampau menjelaskan bahwa UU PPATK dibuat nyaris berbarengan dengan lahirnya KPK. Tujuannya, agar uang-uang di bawah 'bantal' bisa naik ke permukaan.

"Dulu undang-undang ini diterbitkan mirip berbarengan Pak, lantaran itu adalah tugasnya membikin uang-uang di bantal naik ke permukaan, sehingga bisa kita potret semuanya," katanya.

Singgung era transaksional

Menurut Pacul, setelah UU dua lembaga itu disahkan mestinya tugas pemerintah bisa lebih mudah, mulai dari amnesty hingga pemutihan pajak. Oleh lantaran itu, dengan nada berkelakar, Pacul minta agar para personil majelis tidak menjadi sasaran penangkapan.

Pacul mengatakan Indonesia sekarang tengah menghadapi kerakyatan transaksional. Menurut dia, tak mudah para personil majelis lolos ke parlemen tanpa melakukan praktik transaksional.

"Mohon izin Pak, hari ini kebijakan spirit zamannya udah kayak begini Pak. Kalau spirit zamannya udah kayak begini maksud saya spirit zamannya, banget sangat transaksional Pak," kata Pacul.

Dia misalnya menyebut, berasas hasil Pileg 2024 lalu, dari total 54 personil di Komisi III DPR, sebanyak 21 di antaranya kandas terpilih kembali. Menurut Pacul, perihal itu disebabkan para mitranya tidak memberikan aspirasi. Pacul tak menjelaskan mitra nan dia maksud.

"Seluruh Senayan membicarakan, personil kita di Senayan, siapa nan tumbang, semua dimasukkan catatan. Dia termasuk catatan paling atas Pak, top 10. Orang tua tumbang. Ada wakil ketua DPR kita, Pak Lodewijk, tumbang. Masuk top 10 Pak, gitu loh. Jadi nggak mudah pertempuran di lapangan," katanya.

Pacul oleh karenanya berambisi PPATK dan KPK bisa ikut mencari solusi. Menurut dia, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal tetap menjadi PR nan kudu diselesaikan KPK dan PPATK.

"Saya juga tidak tahu apakah di Komisi III, tapi PR kita ada dua, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Itu unitnya ada di PPATK dan KPK," katanya.

(thr/DAL)

[Gambas:Video CNN]