Pakar soal Nadiem Hapus Jurusan IPA-IPS: Sensasi Akhir Masa Jabatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai penghapusan bidang IPA, IPS, dan Bahasa di SMA sederajat hanya sensasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada akhir masa jabatannya.

"Sensasi di akhir masa jabatan," kata Ubaid kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/7).

Ia menyebut keputusan Kemendikbudristek nan sekarang resmi menghapus bidang IPA, IPS, dan Bahasa di SMA sederajat diambil secara dadakan. Selain itu, tidak ada dasar kajian nan jelas.

Padahal, kata Ubaid, obrolan dengan multistakeholder sangat diperlukan, seperti guru, masyarakat sipil, orang tua, hingga Dinas Pendidikan.

"Jangan kebijakan itu tiba-tiba. Kecuali hanya cari sensasi saja ya monggo. Apalagi ini di ujung pemerintahan. Kalau menteri nan baru tidak setuju, pasti diubah lagi. Peserta didik selalu jadi korban," ujarnya.

Ubaid mengaku tidak mengetahui gimana kebijakan itu diimplementasikan di satuan pendidikan. Begitupun dengan proses evaluasinya.

Menurutnya, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan tetapi tidak melangkah di lapangan lantaran tidak diukur secara baik.

"Ini kaitannya sama alokasi waktu, jam pembimbing nan terpotong, mengatur peminatan siswa, dan lain-lain. Ini kudu dijelaskan di sekolah-sekolah teknisnya bagaimana," tutur Ubaid.

Ia mencontohkan, pada awal kurikulum Merdeka diberlakukan, pemerintah menyatakan bahwa peserta didik tidak diharuskan mempelajari dan menguasai semua mata pelajaran. Para peserta didik dapat memilih mata pelajaran nan diminati.

"Tapi di lapangan ini tidak terjadi. Anak tetap tiap hari bawa kitab paket dengan jumlah mata pelajaran nan banyak dan semua dipelajari dan kudu dikuasai," ungkapnya.

"Jadi janganlah publik disuguhi dengan kebijakan dadakan, dan tidak jelas pula gimana teknis, serta apa goal nan mau diraih," sambung Ubaid.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengungkap pada tahun aliran 2022, 50 persen sekolah sudah menerapkan Kurukulum Merdeka. Sementara untuk 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah nan menerapkan Kurikulum Merdeka.

Lewat kebijakan itu, pemerintah berambisi siswa bisa lebih konsentrasi membangun pedoman pengetahuan nan relevan untuk minat dan rencana studi lanjutannya.

"Peniadaan bidang di SMA dimaksud merupakan bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka nan sudah diterapkan secara berjenjang sejak tahun 2021," kata Anindito saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/7).

Anindito berambisi Kurikulum Merdeka itu bisa membikin siswa bisa lebih konsentrasi untuk membangun pedoman pengetahuan nan relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya.

"Persiapan nan lebih terfokus dan mendalam ini susah dilakukan jika siswa tetap dikelompokkan ke dalam bidang IPA, IPS, dan Bahasa," ujarnya.

(lna/fra)

[Gambas:Video CNN]