Panja DPR: Pendidikan Dasar Belum Dibiayai Secara Penuh oleh Negara

Jakarta, CNN Indonesia --

Panitia Kerja (Panja) pembiayaan pendidikan Komisi X DPR tetap menemukan masalah dalam alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Panja DPR menemukan persoalan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen berupa pendidikan dasar tetap belum sepenuhnya dibiayai negara.

"Implementasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya melaksanakan petunjuk kontitusi (pendidikan dasar belum dibiayai secara penuh oleh negara)," kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih membacakan konklusi Panja pembiayaan pendidikan di raker dengan Mendikbudristek, Jakarta, Rabu (11/9).

"Belum ada kesamaan "kesungguhan ideologis" dalam menjadikan pendidikan sebagai investasi negara untuk mencerdaskan bangsa," sambungnya.

Panja juga menemukan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dilakukan sebatas mengikuti patokan dan tidak mengutamakan asas keadilan.

Adapun konklusi itu disampaikan oleh Panja sebagai bahan masukan bagi Kemendikbudristek dalam periode pemerintahan nan bakal datang.

Sebelumnya, biaya alokasi anggran pendidikan minimal 20 persen ini sempat menjadi sorotan publik imbas biaya pendidikan tinggi nan meroket.

Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengusulkan untuk mengkaji ulang anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dari shopping negara.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Ketua Komisi X Syaiful Huda dalam rapat kerja dengan Mendikbud RI, Jakarta, Jumat (6/9).

"Komisi X menolak usulan mengutak-atik anggaran mandatory 20 persen dari Ibu Sri Mulyani, di mana mau mandatory 20 persen berbasis pada pendapatan dari APBN bukan dari shopping APBN kita," kata Huda.

(mab/fra)

[Gambas:Video CNN]