Pansus DPR RI Minta Penegak Hukum Usut Pelaksanaan Haji 2024

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Marwan Jafar meminta abdi negara penegak norma menyelidiki dugaan pelanggaran pada pelaksanaan haji 2024.

"Saya meminta penegak norma untuk menyelidiki kasus penyelenggaraan haji 2024 demi perbaikan jasa haji," kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9).

Marwan mengatakan penyelenggaraan haji ini menggunakan anggaran negara nan sangat besar lebih dari Rp8 Triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, menurutnya semakin tahun kian banyak permasalahan. Bersamaan, dia menilai penyelenggara juga hanya berorientasi pada keuntungan, bukan jasa jemaah.

Marwan menyampaikan Pansus Haji 2024 melawat ke Arab Saudi pada 11-15 September 2024. Dalam lawatannya, Pansus haji juga menemukan banyak masalah mulai Akomodasi, katering, hingga transportasi.

Marwan mengatakan salah satu nan disorot adalah persoalan jasa catering tidak beres. Dalam kunjungannya, Pansus Angket haji berjumpa dengan beberapa saksi; Konjen, KUH Arab Saudi, hingga masyair.

Ia menyampaikan banyak katering nan tak menyajikan menu nusantara. Banyak katering nan menyediakan makanan sigap saji.

"Patut diduga ada patgulipat ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah" ucap dia.

Lalu, masalah lainnya juga soal pemondokan jemaah. Menurutnya, pemenang tender tak menjalankan sendiri perjanjian penyediaan pemondokan jemaah namun di subkan ke perusahaan lainnya, lampau mensubkannya lagi ke perusahaan lokal.

Hal itulah nan kata Marwan menyebabkan penumpukan jemaah saat wukuf ataupun jauhnya letak pemondokan jamaah.

"Ketika ada penambahan kuota 20.000 jemaah, amirul haji Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menyediakan tambahan letak wukuf dan lainnya," kata dia.

"Jadi tidak betul keterangan nan disampaikan oleh dirjen Haji nan mengatakan keputusan membagi 50:50 persen lantaran didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyebut banyak arsip perjanjian nan tak beres. KUH nan tak transparan, janggal, dan asal-asalan.

"Banyak perusahaan pemenang tender nan wanprestasi tapi tetap digunakan," ujar Marwan.

(mn/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional