Pansus Haji: Manipulasi Data Siskohat, Berangkat Tak Sesuai Ketentuan

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mengungkapkan temuan dugaan manipulasi info di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag).

Ia mengatakan dugaan manipulasi info ini membikin agenda keberangkatan calon jemaah haji (calhaj) menjadi tak sesuai ketentuan.

"Hal itu membikin agenda keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan, ada nan dimajukan lebih awal dan ada nan diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi," ujar Wisnu melalui keterangan persnya, Rabu (11/9).

Wisnu juga menemukan adanya proposal pembagian rata kuota haji tambahan justru berasal dari Kementerian Agama, bukan dari otoritas Arab Saudi. Bahkan ditemukan sebanyak 3.500 jemaah haji unik berangkat tanpa masa tunggu.

"Ditambah lagi, terdapat tekanan pada sejumlah saksi jemaah maupun pejabat sepanjang proses penyelidikan," sahut Wisnu.

Di sisi lain, menurut Wisnu, pelaporan info keberangkatan haji unik melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak melangkah dengan akurat. Sehingga info keberangkatan sering kali terlambat alias tidak lengkap.

"Bahkan setelah operasional haji selesai, beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah nan berangkat sehingga menimbulkan ketidakpastian," kata dia.

Wisnu mengungkapkan, gagalnya PIHK dalam melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu serta tidak adanya hukuman tegas terhadap ketidakpatuhan tersebut menjadi bukti pengawasan nan dilakukan Kementerian Agama tetap belum memadai.

Ditambah lagi, dia menyoroti tak adanya izin nan jelas mengenai pelunasan menyebabkan hanya jemaah nan mempunyai akses info dari PIHK tertentu bisa lebih diuntungkan dibanding nan lain, ialah mengenai percepatan keberangkatan.

"Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR sehingga ke depan tidak ada lagi pejabat Kemenag nan mangkir dari panggilan pansus lantaran dalih penugasan instansi," tandas Wisnu.

Pansus haji DPR dibentuk untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji di masa mendatang dengan kualitas pelayanan nan lebih adil, transparan, dan akuntabel.

(rzr/isn)

[Gambas:Video CNN]