Partai Aceh: Wakapolda Aceh Baru Aktif Kader Usai Pensiun dari Polri

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru bicara (Jubir) Partai Aceh Nurzahri mengatakan Wakapolda Aceh Armia Fahmi baru bakal aktif sebagai kader Partai Aceh setelah pensiun dari personil kepolisian.

"Armia Fahmi bakal aktif sebagai kader Partai Aceh setelah pensiun," kata Nurzahri, Jumat (17/5).

Nurzahri menjelaskan Armia merupakan salah satu bakal calon bupati pada Pilkada 2024 nan telah mendaftar ke Partai Aceh dengan latar belakang Polri aktif.

Ia mengatakan semua manajemen nan dibutuhkan Armia untuk mendaftar sebagai calon bupati Aceh Tamiang ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kudu disiapkan dari sekarang. Mengingat tenggat waktu pengajuan pensiun Armia dengan pemisah pendaftaran ke KIP Aceh sangat singkat.

"Ada beberapa manajemen nan perlu disiapkan dari sekarang untuk Armia Fahmi, seperti KTA dan manajemen kader. Namun, semua itu bakal bertindak alias aktif pada saat sudah mendaftar ke KIP sebagai calon Bupati Tamiang," kata dia.

Berdasarkan berkas nan diterima, Nurzahri menjelaskan Armia bakal pensiun pada Oktober mendatang. Sebelum mendaftar ke KIP, surat pengusulan pensiun kudu dilampirkan lantaran jadi syarat bagi calon nan tetap aktif sebagai ASN.

Nurzahri mengatakan Armia bakal mengusulkan permohonan kepada Kapolri untuk bisa pensiun lebih cepat. Hal itu dilakukan agar langkahnya untuk menjadi calon Bupati Aceh Tamiang tidak terhambat.

Nurzahri juga menyampaikan langkah Armia nan daftar melalui Partai Aceh menunjukkan partai ketua Muzakir Manaf ini terbuka untuk semua kalangan.

"Strategi Partai Aceh menjadikan partainya terbuka rupanya direspons positif oleh semua kalangan, termasuk Armia Fahmi nan digadang-gadang jadi calon kuat Bupati Aceh Tamiang," kata dia.

Selain mendaftar sebagai calon bupati, Partai Aceh juga memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Aceh dengan nomor 01.0368 ke Armia sebagai tanda jenderal bintang satu itu resmi jadi kader parpol tersebut. Pemberian KTA itu diberikan pada Kamis (16/5) kemarin.

Aturan UU Polri pada Pasal 28 Ayat 1 menyatakan anggota Polri bebas dari pengaruh semua parpol dan golongan, serta dilarang menjadi personil dan/atau pengurus partai politik. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat 2 UU Polri menegaskan personil Polri tak mempunyai kewenangan pilih dan kewenangan memilih.

(rzr/gil)

[Gambas:Video CNN]