PBHI Buka Posko Pengaduan Pencurian NIK untuk Dukungan Dharma-Kun

Jakarta, CNN Indonesia --

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan korban pencurian info pribadi sebagai syarat support bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

"Benar PBHI saat ini sedang membuka posko tersebut," ujar Staf Kampanye PBHI Aldeta Oktaviyani saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (16/8).

Hingga siang ini setidaknya sudah ada lebih dari 30 pengaduan nan diterima PBHI.

"Sudah lebih dari 30 orang melaporkan ke kami. Akan kami tindaklanjuti semua laporan nan masuk," kata Aldeta.

Sementara itu, dalam rilisnya, PBHI menjelaskan pencurian info pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berasas UU HAM 39/99. Selain itu juga merupakan tindak pidana berasas UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Kecurangan lewat pencurian info pribadi untuk pencalonan kepala wilayah juga merusak proses kerakyatan di Indonesia," ujarnya.

Pengaduan bisa disampaikan melalui surat elektronik alias e-mail: [email protected] dan WhatsApp: 0895385587159.

Sejumlah pejabat KPU DKI Jakarta maupun Dharma belum memberikan respons mengenai dugaan pencatutan info pribadi tersebut.

CNN Indonesia tetap berupaya menghubungi KPU DKI Jakarta dan Dharma mengenai perihal ini namun belum merespons. 

Keluhan soal pencatutan NIK ini banyak disuarakan di medis sosial. Dua anak Anies Baswedan juga mengalami pencatutan KTP untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]