PBNU Kritik Aturan Paskibraka Perempuan Lepas Jilbab: Harus Dikoreksi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur mengkritik keras Paskibraka perempuan nan berakidah Islam nan berhijab kudu melepas jilbab ketika menjalani prosesi pengukuhan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) kemarin.

Bagi pihaknya, patokan nan mengharuskan Paskibraka wanita melepas jilbab kudu dikoreksi, lantaran tak relevan.

"Saya kira kudu dikoreksi peraturan itu, peraturan lepas hijab itu tidak relevan," kata Gus Fahrur kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Gus Fahrur menekankan kebebasan berakidah absolut kudu dihormati semua pihak. Baginya, penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan para pasukan Paskibraka.

Ia juga menegaskan penggunaan jilbab bukan halangan untuk berkarya dan berprestasi bagi anak-anak bangsa.

"Panitia pelaksana bisa mengundang konsultan dan desainer untuk kostum berhijab nan bagus dan indah," kata dia.

Sebelumnya ramai menjadi polemik soal dugaan pasukan Paskibraka 2024 wanita berakidah Islam kudu mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa (14/8) kemarin.

Hal ini diketahui dari sejumlah foto nan beredar di media sosial, tak ada Paskibraka wanita 2024 nan berhijab dalam momen pengukuhan tersebut. Padahal di foto-foto lainnya terdapat personil Paskibraka wanita nan mengenakan jilbab dalam kesehariannya.

Pengurus Pusat (PP) Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut masalah pelepasan jilbab bagi personil paskibraka baru kali ini terjadi.

Wasekjen PP PPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada patokan soal pelepasan jilbab bagi anggota. Baik saat tetap di bawah naungan Kemenpora dan beranjak di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2022.

"Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan, mungkin teman-teman media juga pernah memandang di Youtube alias di media, tidak ada satupun capaskibraka nan putri mengenakan jilbab," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (14/8).

Sementara itu, dalam konvensi pers, Kepala BPIP Yudian Wahyudimengklaim penampilan personil Paskibraka nan tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan dan bekerja adalah kesukarelaan masing-masing mengikuti peraturan nan ada.

Itu pun, katanya, sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan nan bermeterai Rp10.000.

"BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab, penampilan paskibraka dengan mengenakan busana atribut dan sikap tampang, sebagaimana terlihat dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan, ialah pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan nan ada," kata Yudian dalam konvensi pers nan disiarkan CNNIndonesiaTV, Rabu (14/8) sore.

Ia menjelaskan penampilan personil paskibraka nan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

"Di luar aktivitas pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri mempunyai kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati kewenangan kebebasan tersebut, BPIP senantiasa alim dan alim pada konstitusi," ujarnya.

(rzr/kid)

[Gambas:Video CNN]