PBNU Mau Investasi Lahan 100 Hektare di IKN, PUPR: Ada Beberapa Opsi Bisa Dipilih

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka bunyi ihwal rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias PBNU berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut ormas keagamaan Islam itu bisa memilih lahan di ibu kota baru nan terletak di Kalimantan Timur itu.

Ia berujar, pemerintah sudah mempunyai rencana perincian tata ruang nan dijelaskan fungsi-fungsinya.

"PBNU perlu apa, sarana pendidikan, olahraga, tinggal lihat rencana tata ruangnya ada di mana," kata Endra di Kementerian PUPR, Kamis, 22 Agustus 2024. "Kalau memang sesuai, ada beberapa opsi bisa dipilih."

Kalaupun PBNU butuh lahan 100 hektare, Endra memastikan kesiapan lahan tersebut ada. Sebab, dia berujar, ada 56 ribu lahan di IKN nan bisa digunakan investor. "Tapi alokasinya di mana, kudu merujuk pada rencana tata ruang," kata Endra.

Sebelumnya diberitakan, jejeran PBNU menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Pertemuan itu dilakukan berbarengan dengan gelombang demo masyarakat terhadap rencana DPR merevisi UU Pilkada.

Usai pertemuan itu, Ketua Umum PBNU  Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, organisasinya beriktikad untuk investasi tanah IKN hingga 100 hektare. "Nanti InsyaAllah kami mau beli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare," kata Gus Yahya.

Iklan

Ia juga mengatakan bahwa organisasi ini siap untuk mengerjakan upaya pertambangan di letak nan sudah ditentukan, ialah tanah seluas 26 hektare jejak proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang nan diberikan oleh Pemerintah Jokowi bakal dikerjakan secepatnya. "Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," kata Gus Yahya.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Imbas Demo Kawal Putusan MK, Kurs Rupiah Ditutup Melemah di Level 15.600 per Dolar AS