PDIP Minta Jokowi Setop Tapera: Jangan Rakyat Kecil Biayai Hal Besar

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Sukur Nababan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan penyelenggaraan PP No. 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sukur menilai kebijakan Tapera justru memperbanyak masalah. Ia meminta Jokowi konsentrasi menyelesaikan masalah nan belum terselesaikan sebelum periode kepemimpinannya berakhir.

"Jadi jika menurut saya ini (Tapera) sudah batalkan saja ya. Sudah Pak Jokowi konsentrasi dengan gimana menyelesaikan, jangan menambah persoalan-persoalan alias isu-isu nan lain," kata Sukur mengutip CNN Indonesia TV, Rabu (29/5) malam.

"Fokus dengan gimana menyelesaikan sampai selesai jabatannya di Oktober 2024 itu saja," sambungnya.

Sukur menilai kebijakan Tapera tak sesuai dengan tujuannya ialah untuk memberikan solusi atas kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia.

Ia mendasarkan penilaian itu atas kalkulasi kasar dari iuran pekerja dalam program Tapera nan disebut tetap jauh dari nilai rumah rata-rata di Indonesia.

Alih-alih memberikan solusi, Sukur menilai kebijakan ini justru menjadi upaya pemerintah dalam memanfaatkan kelas pekerja untuk membiayai proyek besar milik pemerintah.

"Jadi, jangan mempergunakan rakyat mini untuk membiayai hal-hal besar. Jangan begini lah," tutur dia.

Gelombang kritik saat ini meluas menyusul kebijakan iuran wajib Tapera nan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Aturan baru itu merevisi bahwa peserta iuran wajib Tapera sekarang bukan bukan hanya PNS alias ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk tenaga kerja swasta dan pekerja lain nan menerima penghasilan alias upah.

Besaran total iuran nan wajib diberikan ialah sebesar 3 persen, masing-masing 2,5 persen berasal alias diberikan oleh pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja.

Jokowi sendiri telah mengakui bakal ada pro kontra mengenai kebijakan Tapera. Masalah itu juga katanya, sempat terjadi pada saat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk golongan peserta non penerima support iuran nan dibayari pemerintah.

Jokowi mengatakan saat itu pro kontra juga terjadi. Tapi setelah program melangkah dan masyarakat merasakan manfaatnya, semua melangkah lancar.

"Kalau belum memang biasanya ada pro kontra. Seperti dulu BPJS, nan di luar PBI juga ramai. Tapi setelah melangkah dan merasakan manfaatnya, pergi ke rumah sakit tak dipungut biaya, semua berjalan," katanya usai menghadiri Pelantikan Pengurus GP Ansor 2024-2029 di GBK Jakarta, Senin (27/5).

(mba/gil)

[Gambas:Video CNN]