PDIP soal Reshuffle: Kami Berjuang Pertahankan Pemerintahan 10 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus menyatakan partainya sudah cukup berjuang dan mempertahankan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Deddy, selama 10 tahun terakhir pemerintahan telah melangkah dengan baik meski tekanan politik dirasakan sangat kuat sejak 2014.

"Kami merasa sudah cukup berupaya dan berjuang dalam memenangkan dan mempertahankan sehingga 10 tahun ini pemerintahan bisa melangkah dengan baik meskipun tekanan politik sejak 2014 sangat kuat," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (13/8).

Pernyataan itu disampaikan Deddy sekaligus merespons wacana kocok ulang kabinet alias reshuffle nan menguat baru-baru ini. Dia pun mendengar rumor dua menteri dari PDIP masuk daftar reshuffle tersebut.

Menurut Deddy berita reshuffle telah diketahui pihaknya sejak sepekan lalu. Dia mengatakan PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada presiden lantaran perihal itu merupakan kewenangan prerogatifnya.

Dia bilang PDIP sejak awal hanya mau berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir. Sebab mau tidak mau, PDIP merupakan tulang punggung lahirnya pemerintahan sejak 2014 dan 2019.

"Dengan demikian secara etik dan moral kami merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan amanah nan diberikan oleh rakyat dan Presiden," katanya.

Menurut Deddy, pihaknya tidak dalam posisi menerima alias menolak kewenangan prerogatif reshuffle Presiden. Lagi pula, kata dia, saat ini Presiden juga sudah tak pernah mengomunikasikan perihal itu dengan partai alias Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Setahu saya soal itu enggak pernah dikomunikasikan lagi. Pak Jokowi kan sudah maunya keputusan sendiri. Dan itu kan memang kewenangan konstitusional dia, terserah saja," katanya.

Bukan hanya kepada menteri PDIP, Deddy mengatakan partainya pun pasrah jika Presiden bakal mengganti menteri-menteri ahli nan direkomendasikan PDIP. Mereka seperti Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, hingga Menteri ESDM Arifin Tasrif.

"Jadi kami tidak dalam posisi menerima alias menolak, hanya merujuk pada konstitusi nan ada," katanya.

(thr/pmg)

[Gambas:Video CNN]