PDIP Tolak Usul Kader Legalkan Money Politics di Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partainya menolak usulan kadernya di DPR, Hugua untuk melegalkan money politics atau politik uang dalam pemisah tertentu pada setiap pemilu.

"Ini sebetulnya corak kejengkelan, corak keputusasaan, corak keprihatinan dan kegeraman nan mendalam, memandang praktek kerakyatan liberal, di mana praktik money politics itu terjadi di semua wilayah," kata Djarot dalam bertemu pers di instansi DPP PDIP, Kamis (16/5).

Djarot menyampaikan partainya turut prihatin terhadap kondisi praktik politik duit nan kian masif. Menurut Djarot, saat ini money politics bukan lagi dikenal dengan istilah serangan fajar.

Sebab, faktanya praktik pemberian duit bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, apalagi dilakukan dekat letak pemungutan bunyi alias TPS.

"Bahkan untuk tingkat presiden pun sekarang ini, ini ada amplopnya. Kalau sudah begini, kerabat sekalian, Ini betul-betul kemerosotan mutu kerakyatan kita dan ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

Djarot menilai rakyat tetap tidak bisa disalahkan. Menurutnya, itu corak kekecewaan rakyat terhadap demokrasi. Ia mengingatkan agar pemilu dan kerakyatan tidak menjadi milik para pemodal.

Djarot mengaku mempunyai pengalaman atas praktik money politics lantaran dirinya pernah maju di pilkada.

"Jangan sampai jika terjadi money politic terus menerus, biaya elektoral ini dibiayai pemodal, oligarki, pemilik tambang, pemilik kebun, para koordinator. Saya punya pengalaman lantaran saya pernah maju di pilkada," katanya.

Sebelumnya Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua mengusulkan agar money politics alias politik duit dalam pemilu dilegalkan dalam jumlah tertentu. 

"Bahasa kualitas pemilu ini kan, pertama begini, tidakkah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batas tertentu," kata Hugua dalam rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Rabu (15/5).

(thr/fra)

[Gambas:Video CNN]