Pemangku Pariwisata Bali Sepakat Hentikan Alih Fungsi Lahan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemangku pariwisata Bali seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sepakat dengan rencana pemerintah pusat untuk menghentikan alih kegunaan lahan sawah menjadi komersial di area Bali Selatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, nan mengakomodir bunyi mereka mengatakan bahwa pembangunan berlebih itu adalah masalah di akar rumput nan membikin pegiat pariwisata juga mengeluhkan perihal nan sama. "Di dalam dua pertemuan (Kemenparekraf dengan pemangku pariwisata) baik tadi malam dan hari ini tidak ada penolakan," kata Sandiaga di Kabupaten Badung, Selasa, 3 September 2024.

Nantinya, pemerintah pusat bakal menggelar rapat terbatas, nan mana selain membahas penghentian alih kegunaan lahan sawah menjadi lahan komersial juga membahas izin OSS nan bakal mempertimbangkan usulan tokoh budaya dalam setiap pembangunan. "Izin OSS itu berfaedah diangkat untuk pusat mengambil kebijakan, tapi juga mempertimbangkan masukan dari tokoh budaya alias muatan lokal, sehingga kelak kejadian-kejadian perizinan nan sebetulnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan bisa kita hindari," ujar Sandiaga.

Dalam rapat terbatas, pemerintah pusat juga bakal membahas rencana memoratorium pembangunan hotel dan akomodasi pariwisata di Bali Selatan. Tiga agenda itu krusial karena kondisi pembangunan di Bali Selatan sudah berlebih, perihal ini juga disinggung Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan di hadapan Sandiaga nan mengatakan pembangunan di sawah belakang rumahnya di area Canggu sudah padat.

Iklan

Langkah tegas pemerintah nan mendapat support pemangku pariwisata ini dilakukan pemerintah untuk menghindari wisata berlebih. "Jadi, masukan dari akademisi, Mbok Ni Luh Djelantik, GIPI, dan paling utama PHRI, PHRI setuju malah ikut mendorong, sebagai 'bapak'-nya hotel dan restoran justru setuju adanya penghentian sementara," kata dia.

Menparekraf menjelaskan rapat terbatas nan diagendakan sejumlah menteri pekan depan ini bakal melahirkan patokan baru nan berasas pengarahan Presiden Jokowi dari hasil rapat. "Nanti, bakal diimplementasikan OSS itu oleh Menteri Investasi, jika alih kegunaan lahan oleh Menteri ATR/BPN, untuk pembangunan hotel patokan unik diimplementasikan BKPM, juga bakal ada peningkatan kualitas pengarahan untuk imigrasi dan kepolisian," ujarnya.

Pilihan editor: Rosan Roeslani Klaim Bawa Pulang Investasi untuk IKN, Buah Kunjungan ke Singapura