Pemblokiran Situs Judi Online Dikritik Tak Efektif, Kominfo: Idealnya Dihapus 100 Persen, Kami Terus Minimalisir

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menanggapi kritik di masyarakat nan menilai pemblokiran situs judi online kurang efektif, karena bakal terus muncul kembali. 

Budi tak menampik bahwa idealnya penghapusan situs terlarangan dilakukan secara 100 persen. "Jadi kami berupaya untuk terus meminimalisir ke tingkat nan paling rendah," kata dia dalam konvensi pers melalui Zoom, Jumat, 24 Mei 2024

Budi mencatat sejak periode 17 Juli 2023 - 22 Mei 2024 Kominfo sukses memutus akses judi online 1.918.520 konten gambling online. Lalu mengusulkan penutupan 555 akun e-wallet nan terafilisiasi dengan gambling online, kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober - 22 Mei 2024. 

Mengajukan pemblokiran sebanyak 5.364 rekening bank mengenai gambling online kepada Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, sejak 17 Desember 2023 - 22 Mei 2024. Melakukan take down sebanyak 18.877 sisipan laman gambling pada situs pendidikan, dan 22.714 sisipan laman gambling pada situs pemerintahan sejak 2023 - 22 Mei 2024. 

Selain itu, Kominfo dengan tegas mengumumkan bakal memberi denda kepada seluruh platform digital senilai Rp 500 juta per konten nan tidak kooperatif dalam memberantas gambling online. Serta menakut-nakuti bakal mencabut izin internet service provider alias ISP nan memfasilitasi permainan gambling online. 

Menyoal rumor tentang masyarakat nan tetap bisa mengakses situs terlarangan lewat Virtual Private Network alias VPN, Budi angkat bicara. Ia mengatakan pemerintah saat ini berfokus untuk melindungi rakyar kecil. "Jangan kita ngomongin nan canggih-canggih (dulu), seperti teknologi VPN," 

Iklan

Sementara, dia menyatakan VPN adalah teknologi canggih nan hanya dipakai oleh kalangan menengah atas. "Rakyat mini enggak pakai VPN," ucapnya.

Oleh lantaran itu, Kominfo tetap berfokus untuk melindungi rakyat mini dari jeratan gambling online secara perlahan dan hati-hati. Namun, dia memastikan bakal mengkaji persoalan VPN dengan sistematis. 

Untuk mencapai sasaran menghapus gambling online, dia berujar tak bisa dilakukan sendirian. "Memang memutus mata rantai gambling online perlu langkah nan komprehensif dan kerja sama antar lembaga dan kementerian," ucapnya.

Presiden Joko Widodo namalain Jokowi juga sudah memerintahkan agar satuan tugas gambling online bisa memutus seluruh mata rantai dan ekosistem gambling online.

Pilihan Editor: Kominfo: Promosi Judi Online di Medsos Akan Kena Denda, ISP nan Tak Patuh Akan Dicabut Izinnya