Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus
Rabu, 19 Juni 2024 18:59 WIB
Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini pupuk organik masuk dalam jenis pupuk nan bakal disubsidi pemerintah, dari semula hanya urea, NPK, dan NPK Formula Khusus. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan penyaluran pupuk organik bersubsidi bakal dimulai pada Agustus.
Rahmad menambahkan Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk pupuk organik bersubsidi baru saja selesai. “Kami sudah perjanjian dengan penyedia bakal segera diproduksi sebelum dikirim ke gudang,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu, 19 Juni 2024.
Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi terbit pada April 2024. Rahmad mengatakan perkiraan penyalurannya dimulai dua bulan mendatang. Dia berambisi dengan penyaluran tersebut, petani dapat memanfaatkan pupuk organik bersubsidi pada masa tanam Oktober mendatang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024, pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,5 juta ton. Rincian alokasi keempat jenis pupuk subsidi sebesar 4.634.626 ton untuk urea, 4.278.504 ton untuk NPK, 136.870 ton untuk NPK Formula Khusus, dan pupuk organik sebesar 500 ribu ton.
Iklan
Selain menambah alokasi dan jenis pupuk subsidi kepada petani, pemerintah juga menetapkan nilai satuan tertinggi (HET) pupuk subsidi. Adapun HET untuk pupuk Urea tetap Rp 2.250 per kilogram. Sedangkan pupuk NPK tetap Rp 2.300 per kg, dan pupuk organik adalah Rp 800 per kg.
Penyaluran pupuk bersubsidi dari gerai pengecer ke petani dilakukan berasas info e-RDKK dengan pemisah alokasi per kecamatan nan ditetapkan melalui SK bupati/wali kota.
Pilihan Editor: AirNav Layani 1.407 Penerbangan Haji Embarkasi, Traffik Tertinggi di Medan
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban
56 menit lalu
Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia memaparkan penyaluran pupuk bersubsidi tetap lambat. Realisasi pupuk subsidi hingga 15 Juni 2024 baru 29 persen.
Demi Turunkan Harga Telur, Malaysia Kucurkan Subsidi Ratusan Miliar
1 hari lalu
Demi Turunkan Harga Telur, Malaysia Kucurkan Subsidi Ratusan Miliar
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan subsidi telur sebesar RM100 juta, dibandingkan dengan alokasi 2023 nan hanya RM27 juta
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan
4 hari lalu
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan
Para petani personil Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya bentrok agraria nan tidak kunjung diselesaikan.
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan
7 hari lalu
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan
Belasan orang tak dikenal nan belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas
7 hari lalu
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas
Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa argumen Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?
Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa
8 hari lalu
Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memastikan perkembangan optimasi lahan rawa mineral, di Desa Srimenanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.
SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani
9 hari lalu
SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani
Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah belum menguntungkan petani.
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram
11 hari lalu
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram
Kepala Badan Pangan Nasional alias Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering Rp 6 ribu per kilogram.
Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang
17 hari lalu
Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera pada 2021 lalu.
Jokowi Sebut HET Beras Sulit Turun: Masyarakat Harus Maklum Petani Juga Harus Dapat Untung, Kesejahteraan
17 hari lalu
Jokowi Sebut HET Beras Sulit Turun: Masyarakat Harus Maklum Petani Juga Harus Dapat Untung, Kesejahteraan
Presiden Jokowi menuturkan, HET beras saat ini susah turun walaupun hasil tani meningkat lantaran sudah masuk musim panen raya.