Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

Sedang Trending 5 bulan yang lalu
Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Tahun ini pupuk organik masuk dalam jenis pupuk nan bakal disubsidi pemerintah, dari semula hanya urea, NPK, dan NPK Formula Khusus. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan penyaluran pupuk organik bersubsidi bakal dimulai pada Agustus.

Rahmad menambahkan Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) untuk pupuk organik bersubsidi baru saja selesai. “Kami sudah perjanjian dengan penyedia bakal segera diproduksi sebelum dikirim ke gudang,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu, 19 Juni 2024. 

Keputusan Menteri Pertanian untuk penyaluran pupuk bersubsidi terbit pada April 2024. Rahmad mengatakan perkiraan penyalurannya dimulai dua bulan mendatang. Dia berambisi dengan penyaluran tersebut, petani dapat memanfaatkan pupuk organik bersubsidi pada masa tanam Oktober mendatang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024, pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,5 juta ton. Rincian alokasi keempat jenis pupuk subsidi sebesar 4.634.626 ton untuk urea, 4.278.504 ton untuk NPK, 136.870 ton untuk NPK Formula Khusus, dan pupuk organik sebesar 500 ribu ton.

Iklan

Selain menambah alokasi dan jenis pupuk subsidi kepada petani, pemerintah juga menetapkan nilai satuan tertinggi (HET) pupuk subsidi. Adapun HET untuk pupuk Urea tetap Rp 2.250 per kilogram. Sedangkan pupuk NPK tetap Rp 2.300 per kg, dan pupuk organik adalah Rp 800 per kg.

Penyaluran pupuk bersubsidi dari gerai pengecer ke petani dilakukan berasas info e-RDKK dengan pemisah alokasi per kecamatan nan ditetapkan melalui SK bupati/wali kota.

Pilihan Editor: AirNav Layani 1.407 Penerbangan Haji Embarkasi, Traffik Tertinggi di Medan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

56 menit lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia memaparkan penyaluran pupuk bersubsidi tetap lambat. Realisasi pupuk subsidi hingga 15 Juni 2024 baru 29 persen.


Demi Turunkan Harga Telur, Malaysia Kucurkan Subsidi Ratusan Miliar

1 hari lalu

 Freepik.com
Demi Turunkan Harga Telur, Malaysia Kucurkan Subsidi Ratusan Miliar

PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan subsidi telur sebesar RM100 juta, dibandingkan dengan alokasi 2023 nan hanya RM27 juta


Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

4 hari lalu

Suasana penyelenggaraan Reforma Agraria Summit 2024 nan diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara nan digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini bakal dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Para petani personil Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya bentrok agraria nan tidak kunjung diselesaikan.


Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

7 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

Belasan orang tak dikenal nan belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.


Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

7 hari lalu

Aktifitas pekerja ditengah nilai beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah area 1 nan meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara area 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa argumen Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?


Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa

8 hari lalu

Kementan Lakukan Optimasi Lahan Rawa

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memastikan perkembangan optimasi lahan rawa mineral, di Desa Srimenanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin.


SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

9 hari lalu

Pekerja tengah menjemur gabah di area Muara Bakti, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Badan Pangan Nasional (Bapanas) meningkatkan nilai pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan bertindak mulai 3 April hingga 30 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
SPI: HPP Gabah Belum Menguntungkan Petani

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah belum menguntungkan petani.


Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram

11 hari lalu

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. TEMPO/Subekti.
Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Kering di Tingkat Petani Rp 6 Ribu per Kilogram

Kepala Badan Pangan Nasional alias Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering Rp 6 ribu per kilogram.


Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang

17 hari lalu

Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
Terkini: BPK Temukan 124.960 Pensiunan Belum Terima Dana Tapera di 2021, Ormas Keagamaan Dapat Privilege dari Jokowi Boleh Punya Tambang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera pada 2021 lalu.


Jokowi Sebut HET Beras Sulit Turun: Masyarakat Harus Maklum Petani Juga Harus Dapat Untung, Kesejahteraan

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan penduduk penerima beras support pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di wilayah tersebut juga menemui masyarakat sembari menyerahkan paket support dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Jokowi Sebut HET Beras Sulit Turun: Masyarakat Harus Maklum Petani Juga Harus Dapat Untung, Kesejahteraan

Presiden Jokowi menuturkan, HET beras saat ini susah turun walaupun hasil tani meningkat lantaran sudah masuk musim panen raya.


Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis