Pemerintah Antisipasi Pelantikan Gubernur Mundur dari Februari 2025

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan pemerintah mengantisipasi kemungkinan pergeseran agenda pelantikan kepala wilayah hasil Pilkada 2024.

Budi menjelaskan perihal ini berasas pengalaman pada pilkada sebelumnya, ialah banyaknya sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Biasanya belajar dari pengalaman. Itu bakal ada gugatan-gugatan sampai di tahap di MK ya, sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu mungkin bisa molor," kata Budi di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada 2024 dilantik pada 7 Februari 2025. Kemudian, bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota dilantik pada 10 Februari 2025.

Budi pun memastikan Kemenko Polkam sudah mengantisipasi daerah-daerah rawan. Ia telah berkoordinasi dengan Polri dengan merujuk pada indeks kerawanan Pilkada 2024.

Selain itu, dia juga mengantisipasi penyelenggaraan pencoblosan ulang lantaran beragam alasan, salah satunya mengenai rumor kotak kosong dalam Pilkada 2024.

"Kita sudah antisipasi sampai ke sana. Isu-isu lain ya ada beberapa nan mengenai kotak kosong. Itu juga menjadi perhatian kita," ujarnya.

Jadwal pelantikan kepala wilayah boleh melewati tanggal nan ditetapkan. Namun, perihal itu hanya diperbolehkan dengan tiga kondisi unik nan diatur Pasal 2A ayat (3) Perpres Nomor 80 Tahun 2024.

Tiga kondisi itu adalah sengketa di MK, putaran kedua pilkada di Provinsi DKI Jakarta, dan keadaan kahar (force majeure) lainnya.

(khr/tsa)

[Gambas:Video CNN]