Pemerintah Klaim Tekan Angka Backlog Rumah Lewat Program Subsidi FLPP

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya menekan nomor backlog alias kebutuhan terhadap rumah melalui program subsidi akomodasi likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Alfian Arif pada gelar wicara nan diselenggarakan oleh Solopos Media Group (SMG) di Solo, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan saat ini kebutuhan perumahan di Indonesia sebesar 9,6 juta unit.

Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan lima tahun lampau di mana nomor kebutuhan rumah di dalam negeri sebanyak 12,7 juta unit. Ia mengatakan penurunan tersebut salah satunya lantaran program kolaboratif nan dilakukan oleh BP Tapera dengan melibatkan banyak pihak.

Dengan upaya tersebut pihaknya optimistis pada tahun 2045 Indonesia bisa mencapai zero backlog. "Kami optimistis tercapai, dengan langkah subsidi. Jadi 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pesisir," katanya.

Ia menilai langkah tersebut cukup efektif untuk menekan kebutuhan rumah oleh masyarakat. Jika dikategorikan berasas pekerjaan, dikatakannya, pegawai swasta menjadi golongan terbanyak pengakses pembiayaan FLPP, ialah sebesar 77,29 persen.

Sedangkan dari sisi golongan usia, masyarakat dengan rentang umur 19-30 tahun menjadi golongan terbesar pengakses pembiayaan FLPP. Ia mengatakan mereka nan mengakses akomodasi ini kebanyakan dengan bayaran di kisaran Rp2juta-4 juta/bulan.

Iklan

Sementara itu, sampai dengan saat ini tetap ada sekitar 3.800 unit rumah nan bisa diakses oleh pegawai negeri sipil (PNS) melalui Tapera. Secara keseluruhan, kuota rumah subsidi pada tahun ini sebanyak 166.000 unit. Angka ini turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 220.000. Meski demikian, pemerintah bakal menambah kuota FLPP sebanyak 34.000 unit.

Pilihan editor: OJK Belum Temukan Indikasi Pegawai nan Diduga Terlibat Terima Gratifikasi Calon Emiten di BEI