Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang
Rabu, 29 Mei 2024 21:17 WIB
Pengendara sepeda motor melintas di area Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) nan ditetapkan pemerintah dan bakal dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nan mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, jasa kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah baru saja mengesahkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK baru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sektor nan dibuka adalah pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Tiga KEK tersebut berada di Bumi Serpong Damai alias BSD, Tangerang; Batam, Kepulauan Riau; dan Morowali, Sulawesi Tengah. "KEK nan disahkan untuk kesehatan, pendidikan dan teknologi, bukan properti," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu 29 Mei 2024.
Untuk KEK kesehatan dan pariwisata di Batam, pemerintah menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Apolo dari India. Lokasinya di Tanjung Sauh, Batam dengan luas 840,67 hektare nan ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2024 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 28 Mei 2024.
Sementara KEK Morowali bakal berfokus pada penghiliran nikel nan melibatkan PT Vale Indonesia. Airlangga mengatakan seluruh KEK menggunakan skema pendanaan murni dari swasta.
Iklan
Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK adalah kebijakan strategis pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional nan mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja.
Kawasan dengan beragam akomodasi dan kemudahan tersebut dihadirkan bagi penanammodal dalam dan luar negeri. Airlangga mengatakan insentif diberikan seperti misalnya bebas biaya impor untuk sektor kesehatan.
Pilihan Editor: Kementan Gelar Rapat Tertutup Bersama Pengusaha, Bahas Suplai Susu untuk Makan Siang Gratis
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Istri Habib Luthfi Syarifah Salma Wafat, Semasa Hidup Sering Dampingi Suami Berdakwah
32 menit lalu
Istri Habib Luthfi Syarifah Salma Wafat, Semasa Hidup Sering Dampingi Suami Berdakwah
Presiden Joko Widodo memberi penghormatan terakhir kepada almarhumah Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya.
Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera: Harus Paham Dulu Aturannya
1 jam lalu
Airlangga Tanggapi Respons Masyarakat soal Iuran Tapera: Harus Paham Dulu Aturannya
Menteri Koordinator bagian Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons kritik masyarakat atas penerapan iuran Tapera
Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT Setelah Ketemu Jokowi, BEM UNAIR: Tidak Naik Pun UKT Sudah Mahal
4 jam lalu
Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT Setelah Ketemu Jokowi, BEM UNAIR: Tidak Naik Pun UKT Sudah Mahal
Nadiem Makarim batalkan Kenaikan UKT untuk tahun ini, BEM Unair ke depannya bakal tetap berupaya mengadvokasi dan mengawal kebijakan itu.
Pakar Tata Negara Sebut Jokowi Bisa Batalkan Tapera jika Dengar Suara Publik
5 jam lalu
Pakar Tata Negara Sebut Jokowi Bisa Batalkan Tapera jika Dengar Suara Publik
Jokowi bisa mengeluarkan perppu untuk membatalkan izin Tapera.
Pakar soal Keputusan Jokowi Berlakukan Tapera: Apa Hak Negara Atur Keuangan Swasta?
5 jam lalu
Pakar soal Keputusan Jokowi Berlakukan Tapera: Apa Hak Negara Atur Keuangan Swasta?
Pengajar norma di Universitas Andalas, Feri Amsari, mempertanyakan dasar negara memotong penghasilan swasta untuk Tapera.
Momen Jokowi Melayat ke Rumah Duka Istri Habib Luthfi bin Yahya
7 jam lalu
Momen Jokowi Melayat ke Rumah Duka Istri Habib Luthfi bin Yahya
Presiden Jokowi mendoakan agar family Istri Habib Luthfi bin Yahya diberikan ketabahan serta kesabaran.
Polemik Tapera, Herman Khaeron Sebut DPR Akan Dengarkan Aspirasi Rakyat
7 jam lalu
Polemik Tapera, Herman Khaeron Sebut DPR Akan Dengarkan Aspirasi Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan DPR tidak bakal menutup mata dan telinganya terhadap bunyi rakyat soal polemik Tapera
Istana Ogah Respons Penolakan Iuran Tapera nan Diberlakukan oleh Jokowi
8 jam lalu
Istana Ogah Respons Penolakan Iuran Tapera nan Diberlakukan oleh Jokowi
Aturan baru pemotongan penghasilan pegawai untuk Tapera, nan juga diberlakukan bagi swasta, ramai-ramai ditolak.
Mengenal Tapera nan Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen
8 jam lalu
Mengenal Tapera nan Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen
Tapera adalah penyimpanan biaya nan dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu
Pengamat Nilai Perpecahan Prabowo dan Jokowi Sulit Terjadi, tapi Bukan Tidak Mungkin
9 jam lalu
Pengamat Nilai Perpecahan Prabowo dan Jokowi Sulit Terjadi, tapi Bukan Tidak Mungkin
Pakar politik menilai bukan tidak mungkin Prabowo pisah jalan dengan Jokowi seiring memerintah.
5 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·