Pemerintah Siapkan 2 Lokasi Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional: Dibiayai Hamba Allah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah membentuk 85 instansi satuan jasa program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan sekarang sedang diuji coba di seluruh provinsi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan, sejauh ini proyek uji coba tersebut telah beraksi di dua titik letak ialah di Warung Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. 

“Sementara Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Dibiayai Hamba Allah,” tuturnya melalui jasa perpesanan pada Selasa, 29 Oktober 2024. 

Sebelumnya, dia menjelaskan, program MBG memerlukan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurutnya, program ini ditargetkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima dan memerlukan anggaran Rp 400 triliun jika diimplementasikan penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional bakal shopping Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai aktivitas BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dia menambahkan, anggaran Rp 800 miliar tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Dengan demikian, kata dia, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat merangsang peredaran duit nan signifikan di masyarakat. 

Kendati demikian, Dadan menyebutkan, sistem sistematis penerapan proyek uji coba MBG juga belum sempurna. “Karena memang kita baru tahun ini, negara kita bakal melaksanakan program makan bergizi," katanya beberapa waktu lalu.

Iklan

Dari keterangan Dadan, kisaran nilai untuk setiap kotak nan dibagikan juga berkarakter naik turun alias tidak menentu. “Tergantung bahan nan dimasak,” ujarnya.

Sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, progam MBG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun nan diambil dari anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN). Adapun, berasas pernyataan penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi sistem pendanaan untuk mendukung program ini tetap dalam perbincangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Pengamat: Politisasi Hukum Bakal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi