Pemerintahan Prabowo Genjot Rasio Pajak dengan Turunkan Pph, Bagaimana Caranya?

Rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di masa nan sama. Produk Domestik Bruto adalah total nilai peralatan dan jasa nan dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai peralatan dan jasa nan digunakan dalam produksi.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan berpotensi diturunkan dari 22 persen menjadi 20 persen.

“Kami memang mau menurunkan PPh badan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat,” kata Drajad seusai aktivitas Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Namun, mengenai besaran penurunan, Drajad menyebut belum ada keputusan final lantaran tetap bakal mempertimbangkan keahlian penerimaan negara. “Ini belum spesifik, tetap keinginan. Tapi, kami memang menginginkan suatu saat bisa menurunkan PPh badan,” tuturnya.

Rencana itu muncul di tengah kemauan pemerintah baru meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 12 persen menjadi 23 persen.

Menurut dia, tarif pajak nan lebih besar tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara. Bisa jadi nan terjadi justru sebaliknya.

“Sama seperti jika kita jualan barang. Orang berpikir jika nilai lebih tinggi, kita dapat duit lebih banyak. Padahal bisa saja harganya makin tinggi, orang tidak mau beli. Akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu,” kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo berencana menurunkan PPh Badan menjadi 20 persen.

Iklan

Hashim menyebut rendahnya tax ratio Indonesia disebabkan oleh penegakan patokan nan belum optimal, sehingga pemerintahan Prabowo nantinya bakal menggenjot penerimaan melalui kepatuhan pajak.