Pemprov DKI Bakal Bentuk Tim Monitoring Pengelolaan Dana Remunerasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bakal membentuk tim untuk mengawasi pengelolaan biaya remunerasi.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga tengah merevisi Pergub Nomor 51 tahun 2021 tentang remunerasi.

"Lebih lanjut Dinkes bakal membentuk tim untuk monitoring dan pendampingan dalam pengelolaan remunerasi," kata Ani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/6).

Ani menyampaikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mempertemukan pegawai Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur dengan pihak manajemen rumah sakit.

"Sehubungan penyampain aspirasi oleh pegawai RSKD Duren Sawit, Dinas Kesehatan telah melakukan fasilitasi kepada kedua pihak," ucapnya.

Mengutip Antara, puluhan pegawai RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, mengeluhkan adanya manipulasi biaya remunerasi nan diperoleh para pegawai.

Puluhan pegawai nan terdiri dari dokter, perawat, dan lainnya sempat berunjuk rasa pada Senin (3/6) untuk mempertanyakan kewenangan remunerasi kepada pihak manajemen rumah sakit.

Juru Bicara Pegawai RSKD Duren Sawit, drg. Mirza mengatakan, berasas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rupanya ada ketidaksesuaian dalam pemberian remunerasi.

"Hasil audit BPK ketemu bahwa ada permainan menaik-naikkan level remunerasi. Ketika mengetahui temuan BPK, kami kaget bukan main," kata dia saat dikonfirmasi.

Dia menilai remunerasi alias imbal jasa ratusan pegawai RSKD Duren Sawit meliputi tenaga kesehatan hingga pengemudi diduga dimanipulasi dan dipotong selama 14 tahun.

Dalam pembagian remunerasi terdapat level 1 hingga 14, di mana level 14 alias paling tinggi untuk kedudukan ketua RSKD Duren Sawit dan level 1 paling bawah untuk posisi sebagai sopir.

Namun, lantaran diduga ada manipulasi pegawai RSKD Duren Sawit nan berada di level 6 menerima remunerasi posisi level 8, sehingga hadiah didapat satu pihak lebih besar dan satu pihak lebih kecil.

"Memainkan levelnya, misal level enam tapi dibagikan nomor delapan. Jadi naik dua kali lipat. Nah itu kan merugikan nan lain. Itu kena ke seluruh pegawai, banyak pegawai nan dirugikan menjadi resah," ujarnya.

Menurutnya, potongan remunerasi setiap pegawai dapat mencapai Rp2 juta per orang, sehingga jika pemotongan diakumulasi sejak 2010, maka kerugian mencapai miliaran rupiah.

Mirza menduga manipulasi dan pemotongan remunerasi terhadap ratusan pegawai RSKD Duren Sawit dilakukan seorang oknum pejabat nan sekarang sudah dinonaktifkan.

Namun, oknum itu tidak diberhentikan dengan argumen tenaga dan kemampuannya tetap dibutuhkan manajemen RSKD Duren Sawit.

Para pegawai sudah berupaya mengonfirmasi langsung kasus kepada ketua RSKD Duren Sawit, tapi jawaban diberikan tidak memuaskan sehingga mereka memilih berunjuk rasa.

(lna/rds)

[Gambas:Video CNN]