Pengamat: Reshuffle Kabinet Jokowi Politis, Bukan soal Efektivitas

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bernuansa politis.

Sebab, masa kedudukan Jokowi bakal berhujung sejenak lagi, ialah pada Oktober 2024. Menurut Ujang, mengganti menteri jelang akhir masa kedudukan tidak efektif.

"Kalau kita bicara efektivitas, tentu tidak bakal efektif. Mana ada ukuran efektivitas itu diukur hanya dalam waktu dua bulan seperti itu. Tapi kelihatannya basisnya adalah pedoman politik. Kepentingan politik," kata Ujang dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (19/8).

Ujang beranggapan para menteri dan wakil menteri nan baru ditunjuk corak akomodasi politik kepentingan Jokowi selepas lenyap masa jabatan. Selain itu, mengakomodasi kepentingan transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia mencontohkan penggantian Menteri Hukum dan HAM nan awalnya dijabat politisi PDIP Yasonna Laoly. Kini posisi itu diisi politisi Gerindra Supratman Andi Agtas. Ujang menyebut posisi tersebut merupakan kedudukan nan sangat strategis.

Ujang menilai Supratman memang mempunyai riwayat nan mumpuni untuk posisi itu. Sebab, Supratman pernah menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejak 2016 hingga 2024.

"Dia tahu persis soal Undang undang. Karena kita tau undang undang dibuat itu DPR berbareng pemerintah. Artinya sangat mengerti mengenai dengan dinamika pembuatan perundang undangan," kata dia.

Namun, kata Ujang, Kemenkumham tidak hanya mengurusi perihal tersebut. Kemenkumham juga mengurusi surat kepengurusan (SK) partai politik.

"Kemenkumham ini titik rawan dan krusial bagi partai politik. Karena jika Ada kongres, muktamar, muktamar luar biasa, itu kan pengesahannya ada di kemenkumham," ucapnya.

Ujang menjelaskan selama Jokowi menjabat, banyak partai mengalami masalah internal. Misalnya dualisme di tubuh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kemenkumham dalam perihal ini berkedudukan sangat penting.

"Di pemerintahan Presiden Jokowi nan lalu, di periode pertama tanggal periode kedua di mana banyak partai partai politik nan dipecah katakanlah, diganggu lampau persoalan SK-nya bakal susah mendapatkan SK di kemenkumham," tuturnya.

"Bahkan dulu di Golkar ada dua kubu di tahun 2014 ya, hingga bentrok selesai. Antara kubu Pak Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie. Di pengadilan nan menang adalah kubu Aburizal Bakrie. Tetapi nan di SK kan itu kan Agung Laksono. Oleh lantaran itu, ini nan menjadi titik krusial dan titik rawan ketika kita bicara kemenkumham," imbuhnya.

Kemudian, Ujang juga menyoroti posisi Menteri ESDM nan baru saja diberikan kepada Bahlil Lahadalia. Ujang ragu dengan keahlian Bahlil di bagian ini.

"Saya memandang ini kedudukan politis bisa diisi oleh siapa pun, oleh pihak pemenang, oleh pihak Pak Jokowi maupun Pak Prabowo," kata Ujang.

"Dalam konteks itu saya memandang apa nan dilakukan oleh Pak Jokowi telaah politik saja, jika soal keahlian, tentu tidak punya keahlian," imbuhnya.

Hari ini, Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatannya nan tinggal dua bulan lagi.

Selain itu, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga baru. Salah satunya, Dadan Hindayana ditunjuk jadi kepala lembaga nan baru dibentuk ialah Badan Gizi Nasional.

(yla/tsa)

[Gambas:Video CNN]