Pengamat Ungkap Risiko di Balik Inbreng Waskita ke Hutama Karya

TEMPO.CO, Jakarta - Inbreng alias pengalihan saham pemerintah di PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke PT Hutama Karya (Persero) masuk tahap finalisasi. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan cemas rencana pengamanan ini justru membebani Hutama Karya.

Setelah Waskita Karya jadi anak upaya Hutama Karya, finansial perusahaan bakal terkonsolidasi. Keuntungan Hutama Karya sebagai induk bisa berkurang mengingat kondisi Waskita nan sedang merugi. Di kuartal III 2024, perusahaan tersebut mencatat kerugian sebesar Rp3 triliun.

"Kalau Hutama Karya untung miliaran sementara ketika digabung anak upaya baru rugi triliunan, otomatis dia bakal menjadi rugi," ujar Herry kepada Tempo, Ahad, 17 November 2024.

Performa finansial Hutama Karya nan menurun ini bakal berakibat kepada reputasi perusahaan. Efeknya antara lain bakal terasa saat perusahaan mencari pembiayaan lewat surat utang. Perusahaan kudu memberi imbal hasil lebih tinggi lantaran akibat finansial mereka pun jadi lebih tinggi di mata investor. 

Waskita sedang dalam tahap penyembuhan. September lampau perusahaan meneken Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp 26,3 triliun. Perusahaan juga mengantongi persetujuan Pokok Perubahan Perjanjian akomodasi Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) dari lima kreditur perbankan dengan nilai outstanding sebesar Rp5,2 triliun.

Proses restrukturisasi ini tentunya bakal menyantap waktu. "Saya cemas lama-lama Hutama Karya bakal jadi penjamin ketika anak usahanya itu tidak bisa menyelesaikan tanggungjawab utang mereka," tutur Herry. 

Sementara itu peran Hutama Karya bakal dibatasi setelah pemangkasan BUMN Karya. Salah satunya kelebihan perusahaan ini adalah pembangunan jalan tol. Masalahnya, Presiden Prabowo Subianto tak mempunyai banyak program di bagian prasarana jalan dan jalan tol sehingga Herry mengkhawatirkan potensi penerimaan perusahaan ke depan. 

Pemerintah berencana memangkas jumlah BUMN karya dari tujuh menjadi tiga perusahaan saja. Selain menyatukan Waskita ke Hutama Karya, rencananya pemerintah bakal menggabungkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Brantas Abipraya dan Nindya Karya serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan ketiganya bakal mempunyai spesialisasi berasas keahlian masing-masing perusahaan untuk menjaga persaingan usaha. "Tapi jika untuk proyek pemerintah, semua bisa ambil," katanya. 

Kartika memastikan upaya untuk mempersatukan Waskita dan Hutama Karya tak bakal memperburuk situasi. Pasalnya Waskita sudah menjalani restrukturisasi. "Dengan Hutama Karya di atas Waskita, otomatis Hutama Karya bisa mendukung dari sisi cashflow," katanya. Harapannya Waskita bisa beraksi secara berkepanjangan ke depan dengan support modal serta support proyek dari upaya Hutama Karya. 

Di sisi lain, Kartika meyakini skema inbreng saham pemerintah di Waskita Karya tak bakal mengganggu kondisi finansial Hutama Karya. "Memang modelnya bukan merger tapi dijadikan atas dan bawah (anak dan induk usaha) agar kelak ini menjaga (kinerja keuangan)," tuturnya.