TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengawal pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Basuki turut membantu menyiapkan struktur organisasi kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto ini.
"Kami membantu menyiapkan Perpres, tugas pokok dan kegunaan (tupoksi), termasuk organisasinya," kata Basuki di Kementerian PUPR, Senin malam, 21 Oktober 2024.
Basuki mengatakan usulannya mengenai dengan tupoksi dan organisasi itu telah diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PU, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Ternyata diterima," katanya.
Seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian ini, Basuki mengatakan para pegawai eselon I sudah bermufakat untuk maju bersama. Ia mengatakan sistem-sistem nan sudah dibangun di Kementerian PUPR bakal diteruskan ke Kementerian PU dan Kementerian Perumahan. Misalnya, sistem pengadaan peralatan dan jasa.
"Semua nan sudah kami siapkan berbareng KPK, berbareng LKPP, berbareng BPKP, nan selama ini ada di PUPR, bakal kami sampaikan kepada kementerian itu," kata Basuki. Begitu pula dengan sumber daya manusia alias SDM-nya. "Yang dari Pusdatin, nan menguasi sistem, bakal kami bagikan kepada PU dan Perumahan," ujarnya.
Seiring dengan pemisahan Kementerian PUPR, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Menteri PU Doddy Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Senin, 21 Oktober 2024. Di hari nan sama, Prabowo juga melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah.
Sebelumnya, rencana Prabowo Subianto memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan juga sudah santer terdengar sejak sebelum dia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah cuma-cuma per tahun di perkotaan dan pedesaan.
Pilihan Editor: Tak Lagi Menjabat Menteri PUPR di Kabinet Prabowo, Basuki Hadimuljono Bakal jadi Kepala Otorita IKN