Perbandingan Jumlah Menteri di Kabinet Sejak Reformasi 98

Jakarta, CNN Indonesia --

Jelang akhir periode hormat 2019-2024, DPR RI menggodok revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Rancangan Undang-Undang (RUU) itu pun menjadi usulan DPR, di mana salah satu rancangan pasalnya adalah memberi kebebasan presiden untuk menentukan jumlah kementerian di bawahnya.

Draf tersebut mengusulkan untuk mengubah ketentuan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi maksimal sebanyak 34 bangku menteri. Upaya membuka keran jumlah kementerian agar 'terserah' presiden itu pun mengundang polemik.

Sejumlah pengamat menilai perihal tersebut menjadi langkah untuk membuka ruang luas bagi Presiden-Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terhadap partai-partai koalisinya ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.

PDIP dan PKS, dua partai di luar koalisi Prabowo-Gibran, mengkritik soal jumlah kementerian itu meskipun menyetujui usulan revisi UU Kementerian.

PDIP menilai penambahan jumlah kementerian tak memperhatikan unsur efisiensi negara menghadapi situasi dunia saat ini. Serupa PDIP, PKS pun mengusulkan agar frasa jumlah kementerian disesuaikan kebutuhan kudu menambahkan pertimbangan efisiensi.

Secara historis jumlah kementerian di Indonesia memang kerap berubah-ubah, mengembang dan mengempis seiring pergerakan rezim penguasa. Namun, berasas info nan dihimpun dari situs Sekretariat Kabinet RI,  jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan pascareformasi tak lepas dari nomor sekitar 30an hingga saat ini.

Selepas reformasi 1998, hanya ada dua presiden nan menghabiskan setidaknya satu periode pemerintahan (lima tahun). Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nan memerintah dua periode pada 2004-2009 dan 2009-2024, kemudian Joko Widodo (Jokowi) nan juga memerintah dua periode ialah 2014-2019 dan 2019-2024 nan sedang melangkah saat ini.

Sedangkan tiga presiden lain pascareformasi 1998 ialah BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati tak menghabiskan masa pemerintahan total lima tahun sebagai kepala pemerintahan.

BJ Habibie hanya menjabat selama satu tahun setelah 'mewarisi' bangku kepresidenan dari Soeharto nan dijungkalkan oleh aktivitas reformasi 1998. pada tahun 1998 hingga 1999. Di bawah pemerintahannya selama setahun--hingga 1999--Habibie disokong 39 kementerian dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.

Setelah Pemilu 1999, Gus Dur terpilih di MPR untuk menjadi presiden didampingi Wapres Megawati Soekarnoputri. Dia disokong Kabinet Persatuan Nasional nan berisi 37 kementerian. Tapi, kepresidenannya tak berjalan lama lantaran dimakzulkan MPR, lampau diganti Megawati pada 2001.

Megawati yang kemudian didampingi Wapres Hamzah Haz disokong Kabinet Gotong Royong nan berisi 33 kementerian.

Jumlah Kementerian dalam Kabinet Era SBY dan Jokowi

Selanjutnya, Presiden keenam RI SBY pada periode pemerintahan pertamanya, 2004-2009, berbareng Wapres Jusuf Kalla membentuk Kabinet Indonesia Bersatu nan berisi 3 kementerian.

Lalu pada periode kedua pemerintahan usai memenangkan Pilpres 2009, SBY bersama Wapres Boediono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II dengan jumlah kementerian nan sama.

Tak ada perubahan nan signifikan antara dua kabinet nan dibentuk SBY dalam dua periode masa jabatannya, hanya penamaan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada Kabinet Indonesia Bersatu berganti nama menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada kabinet selanjutnya.

Pada masa periode pertama Presiden ketujuh RI, Jokowi, berbareng Wapres Jusuf Kalla membentuk Kabinet Kerja nan berisi 34 kementerian. Lalu pada periode kedua pemerintahannya berbareng Wapres Ma'ruf Amin, Jokowi mengubah nama pemerintahannya jadi Kabinet Indonesia Maju nan juga disokong 34 kementerian.

Dalam dua kabinet bentukannya juga, Jokowi beberapa kali merubah nama perubahan nama dan nomenklatur kementerian serta menetapkan kebijakan mengenai rangkap kedudukan menteri dengan kedudukan di partai politik.

Seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) pada Kabinet Kerja berubah nama menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dilebur dengan digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) pada Kabinet Indonesia Maju.

Perbedaan Nama Kementerian Kabinet SBY dan Jokowi

Beberapa kementerian di era SBY mempunyai nomenklatur nan berbeda dan beberapa di antaranya ditiadakan alias digabungkan di era Jokowi.

Misalnya, ada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Negara Perumahan Rakyat nan kemudian diintegrasikan alias diubah namanya di era Jokowi.

Terdapat juga kedudukan setingkat menteri seperti Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung nan bertambah di era Jokowi menjadi Kejaksaan Agung, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Jokowi memperkenalkan beberapa kementerian baru dan mengubah alias memisahkan beberapa kementerian nan ada. Misalnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nan sebelumnya tidak ada di era SBY.

Jokowi menggabungkan beberapa kegunaan kementerian untuk menciptakan kementerian nan lebih terfokus pada tugas spesifik, seperti mengubah Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Terbanyak di era Sukarno, lebih dari 100 menteri

Jika menilik selama era Republik Indonesia, secara historis jumlah kementerian terbanyak ada di masa Presiden pertama RI, Sukarno. Kabinet Dwikora I (1964-1966 berisi 90 kementerian. Sebanyak 90 kementerian itu dipimpin 104 menteri/wakil menteri/pejabat setingkat menteri.

Pada Kabinet Dwikora II nan berjalan singkat pada 1966 lalu, Sukarno mempunyai 86 kementerian.

Kemudian di masa Presiden kedua RI, Soeharto, jumlah kementerian beragam dari mulai 23 pada pemerintahan awalnya alias Kabinet Ampera II (1967-1968) hingga terbanyak pada periode lima tahun sepanjang dasawarsa 1980-1990an ialah di atas nomor 40 kementerian.

(rst/kid)

[Gambas:Video CNN]