ARTICLE AD BOX
CNN Indonesia
Senin, 22 Jul 2024 23:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembangunan shelter tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014 saat memeriksa dua orang saksi pada hari ini, Senin (22/7).
Dua saksi tersebut ialah BF selaku Bendahara dan PJA selaku Asisten Teknis pada Satuan Kerja PBL Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR NTB/Anggota Pokja.
"Ditanya tentang proses lelang pembangunan tempat pemindahan sementara (TES)/shelter tsunami di NTB," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (22/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, dua saksi lainnya ialah JMT selaku Pejabat Penerbit SPM/Penguji SPP dan ISR selaku Kepala Balai Sarana Prasana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya NTB tidak menghadiri pemeriksaan.
"Konfirmasi interogator (saksi) 1 dan 3 berhalangan hadir, dan sudah konfirmasi untuk penjadwalan ulang," ucap Tessa.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka namun belum mengumumkan identitas mereka.
Hal itu bakal disampaikan KPK berbarengan dengan bangunan komplit perkara pada saat penahanan dilakukan.
"Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp19 miliar," kata Tessa beberapa waktu lalu.
(rhs/sfr)
[Gambas:Video CNN]
Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.
Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.