Pernyataan Lengkap Sri Mulyani yang Diminta jadi Menkeu Lagi oleh Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku diminta oleh presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk menjadi bendaharawan negara kembali. Pengakuan itu disampaikannya usai menemui Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin malam, 14 Oktober 2024. 

“Jadi kita obrolan cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Dan oleh lantaran itu, pada saat menyusun kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi menteri finansial kembali,” kata Sri Mulyani kepada awak pers. 

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Sri Mulyani menyebut mendapatkan beberapa pesan, khususnya mengenai prioritas-prioritas pemerintahan ke depan. Beberapa perihal nan dibahas di antaranya adalah anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN), penguatan Kemenkeu, shopping negara, serta pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak. 

“Beliau sangat perhatian gimana akibat APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” ucap Sri Mulyani. 

Untuk diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II alias Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis, 19 September 2024. 

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, nan didukung oleh penerimaan pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun. 

“Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus lebih dari Rp 3.000 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, nan dikutip dari laman resmi Kemenkeu. 

Bendahara Negara menjelaskan, sasaran penerimaan perpajakan pada 2025 ditunjang oleh reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, ekspansi pedoman pajak, serta mulai berlakunya sistem CoreTax (sistem teknologi info dalam manajemen perpajakan) dan sistem perpajakan nan kompatibel dengan arah perubahan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan dunia. 

Adapun PNBP diraih dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan kualitas dan penemuan layanan. Tata kelola PNBP tersebut ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi info dan digitalisasi. 

“PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi nan mendukung bumi upaya dan meningkatkan kualitas jasa kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani. 

Iklan

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa shopping kementerian dan lembaga negara (K/L) pada 2025 mencapai Rp 1.160,1 triliun. 

“Kami berterima kasih kepada pembahasan Banggar (Badan Anggaran DPR RI) nan telah memasukkan beragam prioritas dari pemerintahan baru, baik di bagian pendidikan, kesehatan, perlinsos (perlindungan sosial), ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender,” ucap Sri Mulyani. 

Kemudian, transfer ke wilayah (TKD) sebesar Rp 919,9 triliun bermaksud untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian wilayah melalui sinergi dan pengharmonisan shopping pusat dan daerah, peningkatan investasi di daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, serta keterlibatan dalam rantai pasok global. 

“Transfer ke wilayah didorong untuk memperkuat finansial wilayah dengan peningkatan kualitas shopping produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, penguatan local taxing power (kekuatan perpajakan lokal), serta mempercepat konvergensi antardaerah,” ujar Sri Mulyani. 

Sementara itu, mengenai total shopping negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621,3 triliun, termasuk shopping non-K/L di pemerintah pusat sebesar Rp 1.541,4 triliun. Adapun defisit APBN 2025 ditetapkan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) alias sekitar Rp 616,2 triliun. 

“Tingkat defisit ini adalah moderat dan kondusif untuk mengakomodir periode transisi (pemerintahan) dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN,” kata Sri Mulyani. 

Pilihan Editor: Prabowo Tunjuk Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan, Mereka Pernah Bersitegang Soal Mirage 2000