Perry Warjiyo: Dunia Percaya Prospek Ekonomi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) buka bunyi setelah lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada ranking BBB, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi ranking tersebut mencerminkan kepercayaan bumi internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia nan baik. 

"Serta mencerminkan kepercayaan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan nan ditempuh oleh pemerintah dan BI," kata Perry dalam keterangan resmi pada Rabu, 31 Juli 2024.

Sovereign Credit Rating merupakan penilaian terhadap keahlian pemerintah untuk melunasi utangnya. Menurut Perry, afirmasi ranking dari S&P tersebut memperkuat kepercayaan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch dan Moody's nan terlebih dulu memberikan afirmasi untuk Indonesia pada awal 2024.

"BI terus terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem finansial nan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di tengah tantangan ketidakpastian global," tutur Perry.

Dalam penilaiannya, S&P meyakini bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tetap solid. Di samping itu, ketahanan eksternal dan beban utang pemerintah juga diyakini terjaga, didukung oleh kerangka kebijakan moneter dan fiskal nan kredibel.

S&P memproyeksikan rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan tetap terjaga di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh permintaan domestik nan tetap kuat, serta shopping pemerintah dan investasi swasta nan meningkat. 

Iklan

Kemudian, S&P menilai ketahanan sektor eksternal bakal tetap terjaga pada jangka menengah. Kinerja sektor eksternal didukung oleh prakiraan kenaikan ekspor, sejalan dengan penerapan kebijakan penghiliran di tengah melemahnya nilai komoditas. Selain itu, penemuan strategi operasi moneter nan pro-market dengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan elastisitas kebijakan moneter.    

Pada sektor fiskal, S&P memandang pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Secara umum, S&P meyakini pemerintahan baru bakal memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan, guna menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan finansial nan signifikan.

Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pekerja Celaka lantaran UU Cipta Kerja