Presiden Jokowi Angkat Bicara Soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Harus Dikendalikan

Sedang Trending 2 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal deflasi nan menurut BPS sudah berjalan selama lima bulan berturut-turut. Ia mengatakan, deflasi maupun inflasi sebaiknya kudu sama-sama dikendalikan agar tidak merugikan semua pihak.

"Apapun nan namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang kudu dikendalikan sehingga nilai stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen agar nilai juga tidak naik," kata Presiden Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024.  sebagaimana rekaman bunyi nan diterima di Jakarta.

Presiden menanggapi deflasi alias harga-harga turun nan terjadi selama lima bulan mulai Mei sebagaimana laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Jokowi meminta agar terjadinya deflasi tersebut mesti dicek lebih lanjut lagi, apakah lantaran penurunan nilai peralatan alias memang daya beli masyarakat nan berkurang.

"Coba dicek betul, deflasi itu lantaran penurunan harga-harga barang, lantaran pasokannya baik, lantaran distribusinya baik, lantaran transportasi tidak ada halangan alias lantaran memang ada daya beli nan berkurang. Pengendalian itu nan diperlukan, keseimbangan itu nan diperlukan," katanya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyinggung inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 sebesar 1,84 persen nan dinilainya sudah baik.

"Kita saat ini jika terakhir inflasi year-on-year itu kira-kira 1,8, baik, tetapi jangan sampai itu terlalu rendah juga agar produsen tidak dirugikan, agar petani nan berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu nan tidak mudah dan kita bakal berupaya terus," tutur Presiden.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini deflasi nan telah terjadi selama lima bulan beruntun ini bukan sinyal negatif bagi perekonomian.

Hal itu lantaran deflasi disebabkan oleh komponen nilai bergolak (volatile food) nan berangkaian dengan komoditas pangan. Dengan deflasi pangan, maka nilai bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil alias apalagi menurun.

"Deflasi lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan nilai pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif, terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat lalu.

Ia mengatakan shopping masyarakat, terutama golongan menengah bawah, didominasi oleh shopping makanan. Artinya, nilai pangan di pasar nan menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah.

BPS mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi 0,12 persen (month-to-month/mtm) pada September 2024. Tren deflasi ini telah berjalan sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, dan 0,03 persen pada Agustus.

Adapun, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun almanak 0,74 persen (year-to-date/ytd).

Apindo Khawatir Deflasi Kurangi Tingkat Konsumsi Masyarakat

Deflasi nan terjadi selama lima bulan beruntun membikin kalangan pengusaha waswas. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengaku resah kondisi ini bakal berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat.

“Yang kami khwatirkan adalah ini semua berpengaruh juga kepada daya beli. Ini nan sebenarnya menjadi kunci utama,” ujar Shinta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Iklan

Pengaruhnya daya beli menurut dia, krusial dicermati lantaran konsumsi domestik selama ini menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi RI. Hal ini tercermin dalam parameter Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur. Demand alias permintaan selama ini memegang peranan penting, dan demand domestik jauh lebih besar dibanding internasional.

Meski begitu, Shinta beranggapan perkembangan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi deflasi saja. Menjaga inflasi rendah dengan mengatur volatilitas nilai pengan juga krusial lewat intervensi pemerintah.

Pilihan Editor  Tersangka Wajib Pajak, RHI Lolos Pidana Penjara Setelah Setuju Bayar Rp 5,2 Miliar

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis