Persepi Didesak Ungkap Beda Survei SMRC dan Indikator di Pilgub Jateng

Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar politik Universitas Andalas, Asrinaldi mendesak Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) melakukan pemeriksaan mendalam atas beda hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia terkait Pilkada Jawa Tengah 2024.

Asrinaldi meminta Persepi mengekspose kedua lembaga itu untuk membuka info hasil survei mereka.

Guru besar pengetahuan politik Unand itu mengatakan jika ditemukan kebenaran bahwa hasil surveinya terlalu jauh, maka itu kudu jadi perhatian Persepi.

"Kalau memang ada kebenaran bahwa hasilnya berbeda jauh. Tentu ini bakal menjadi perhatian Persepi. Idealnya tentu kudu ada pemeriksaan terhadap perbedaan ini," kata Asrinaldi dalam keterangannya, Senin (18/10).

Perbedaan hasil survei mengenai Pilkada Jateng itu terjadi antara hasil Indikator Politik nan mencatat elektabilitas Andika Perkasa-Hendi sebesar 43,46 persen dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin 47,19 persen.

Sementara SMRC mencatat Andika-Hendi di nomor 50,4 persen, sedangkan Luthfi-Taj Yasin di 47 persen. Kedua survei itu dilaksanakan dalam kurun waktu nan sama. SMRC pada 7-12 November dan Indikator pada 7-13 November.

Kasus serupa terjadi di Pilgub Jakarta

Kasus serupa juga pernah terjadi di hasil survei mengenai Pilkada Jakarta 2024 antara Poltracking dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) nan menunjukkan hasil berbeda.

Hasil survei LSI mencatat Pramono-Rano Karno unggul dengan nomor 41,6 persen, sedangkan RIDO di urutan kedua dengan 37,4 persen. Sementara, survei Poltracking mencatat kelebihan RIDO dengan elektabilitas 51,6 persen, sedangkan Pram-Rano Karno di nomor 36,4 persen.

Dewan Etik Persepi pun melakukan pemeriksaan dan hasilnya menjatuhkan hukuman ke Poltracking untuk ke depan tak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa persetujuan dan pemeriksaan info oleh Dewan Etik.

Namun dalam kasus beda hasil survei Pilkada Jateng ini, Asrinaldi meminta jika pemeriksaan berlangsung, maka Saiful Mujani nan duduk dalam Dewan Etik Persepi tak turut serta dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, keikutsertaan Saiful Mujani hanya bakal mempertebal indikasi bentrok kepentingan.

"Artinya, personil majelis etik nan diperiksa tidak dilibatkan dalam pemeriksaan jika memang ada indikasi ke arah itu," ucapnya.

(mnf/DAL)

[Gambas:Video CNN]