Jakarta, CNN Indonesia --
Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) buka bunyi soal mundurnya tiga lembaga survei dari keanggotaan perkumpulan tersebut.
Tiga lembaga nan keluar ialah Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Voxpol Center Research and Consulting.
Dewan Pakar Persepi Hamdi Muluk tidak mempermasalahkan mundurnya tiga lembaga survei tersebut. Ia mengatakan keanggotaan di Persepi berkarakter sukarela.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di AD ART ini berkarakter kesukarelaan, ketika masuk Anda sukarela, ketika keluar sukarela. Enggak masalah, kita balikin ke masing-masing dan ke publik, silakan publik menilai," kata Hamdi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).
Hamdi menjelaskan filosofi awal berdirinya Persepi adalah untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, bakal jadi masalah jika ada banyak lembaga survei namun tidak ada nan mengawasi.
"Untuk menjaga trust dan kepercayaan publik. Kalau ada 40 lembaga survei, tidak ada nan mengawasi, jalan sendiri-sendiri, tidak ada organisasi nan mewadahi untuk pembinaan, mengawasi SOP dan seterusnya, lantaran kita juga tidak ada UU nan mengatur, jika ada UU, enggak usah Persepi, biar aja negara," ujarnya.
Hamdi mengatakan pihaknya berencana menjelaskan Parameter Politik Indonesia dan Voxpol soal hasil survei. Namun penjelasan urung dilakukan lantaran dua lembaga tersebut mundur.
"Sebetulnya kami sudah merencanakan juga nan mendapat pertanyaan publik, PPI, Indikator sama Voxpol di NTT, tapi surat belum ditandatangani sudah mundur," katanya.
Lebih lanjut, Hamdi menyebut Dewan Etik Persepi telah memeriksa LSI dan Poltracking dengan prosedur nan sama. Dewan etik menelusuri keabsahan info karena terjadi perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta dengan periode survei nan sama.
"Kami ini pihak nan imparsial, tidak ada kepentingan. Kami menjawab keresahan publik, ada dua survei, periode sama, kenapa hasilnya beda. Satu satunya langkah untuk menjelaskan dilakukan audit forensik terhadap proses," katanya
Tiga lembaga survei menyatakan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dalam beberapa hari belakangan.
Lembaga pertama ialah Poltracking Indonesia. Poltracking keluar usai dijatuhkan hukuman tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan info oleh majelis etik Persepi imbas beda hasil survei Pilgub Jakarta 2024.
"Poltracking pada 2014 diajak berasosiasi ke Persepi lantaran pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga lantaran pertaruhan integritas," kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi, dalam keterangannya, Selasa (5/11).
Kemudian Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting juga menyatakan keluar dari Persepi.
Berdasar surat tertanggal 6 November nan dikonfirmasi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, PPI menyatakan mundur dan keluar dari Persepi secara sukarela.
Ada dua argumen keluar dari Persepi, ialah restrukturisasi kepengurusan Parameter Politik Indonesia dan pertimbangan dan konsolidasi internal arah kebijakan Parameter Politik Indonesia ke depan.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago juga membenarkan surat keluar lembaganya dari Persepi. Tidak dijelaskan argumen Voxpol keluar dari Persepi di surat tersebut.
"Melalui surat ini, kami Voxpol Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Persepi," dikutip dari surat tersebut.
(yoa/fra)
[Gambas:Video CNN]