Pimpinan KPK: LHKPN Pejabat Tidak Benar Bisa Terlihat Kasatmata

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku bisa mengetahui laporan kekayaan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) nan tidak betul alias tidak sesuai dengan penghasilan mereka. Menurutnya, setelah delapan tahun berkarier di KPK, perihal ini bisa terlihat secara kasatmata.

"Sebetulnya saya sudah delapan tahun di KPK, secara kasatmata jika saya baca LHKPN bapak (dan) ibu personil majelis Komisi III nan saya hormati, sangat-sangat, ya, apa bisa kita duga ya, bahwa ini enggak benar," kata Alex dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Dia mencontohkan ada abdi negara penegak norma dengan penghasilan tertentu tetapi mempunyai jumlah aset luar biasa. Namun, kata Alex, KPK tidak bisa begitu saja menyita kekayaan kekayaan alias aset nan tidak masuk logika tersebut lantaran tidak diatur dalam undang-undang.

Karena itu, pada kesempatan itu, dia sekaligus mendorong DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal.

RUU Perampasan Aset menurut dapat memberi kewenangan KPK untuk menyita aset alias kekayaan penyelenggara negara nan tidak sesuai, tanpa kudu membuktikan tindakan pidana nan pejabat tersebut lakukan.

"Terkait dengan RUU Perampasan Aset di sana kan antara lain diatur tentang gimana bisa melakukan perampasan aset, tanpa melalui pemidanaan, kan begitu ya kira-kira seperti itu," ujar Alex.

"Kalau itu bisa dilakukan, kita sangat efektif sekali. Kita punya laporan LHKPN, dan kita bisa melakukan penjelasan terhadap penyelenggara negara," imbuh dia.

(thr/tsa)

[Gambas:Video CNN]