PKB Respons soal Cak Imin Dilaporkan ke MKD Usai Istri Ikut Tim Haji

Jakarta, CNN Indonesia --

PKB angkat bunyi usai Ketua Umum Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang.

Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meyakini laporan nan dilayangkan Padepokan Hukum Indonesia itu tidak bakal ditindaklanjuti oleh PKB. Menurutnya, pelapor tidak memahami izin nan ada.

"Terkait gimana ketika orang misalkan melaporkan itu apa nan mesti dilaporkan. Nanti MKD bakal mengkaji, belum tentu bisa dilanjutkan itu laporannya ya," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (5/8).

Cucun menjelaskan keberangkatan Cak Imin berbareng istrinya saat menjadi Tim Pengawas Haji DPR juga sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Ia juga menyatakan tidak ada perbedaan visa nan digunakan oleh Cak Imin dan istrinya saat berangkat haji.

"Aneh, dia enggak memahami nan dilaporkan itu kan ada regulasinya. Loh beliau ketua DPR baca PMK Nomor 164 tahun 2016, ada regulasinya tidak sembarang semua," jelasnya

"Visa kan visa haji, orang Makkah itu enggak mengenal visa apa alias apa, visa Haji hanya satu nama. Tidak ada visa penyelenggara haji, visa itu namanya hanya visa haji," imbuhnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin dilaporkan ke MKD DPR atas dugaan penyalahgunaan kewenangan usai memasukkan istrinya dalam kuota Timwas Haji DPR.

Laporan dilayangkan oleh ormas Padepokan Hukum Indonesia, Senin (5/8). Dalam laporannya, mereka menilai perihal itu bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

"Ada indikasi penyalahgunaan itu tadi, mengikutsertakan istrinya dalam rombongan haji," kata Ketua PHI, Musyanto di instansi MKD, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Musyanto membantah laporannya mengenai dengan bentrok antara PKB dan PBNU. Dia mengaku bukan menjadi bagian dari dua organisasi tersebut.

Dia menuturkan laporan pihaknya murni sebagai bagian dari pengawasan oleh masyarakat sipil. Lewat laporan itu, dia menduga ada dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Muhaimin.

"Untuk kepentingan pribadi dan keluarganya ada jika kita lihat pasal kode etik," ucap Musyanto.

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]