PKS Minta Pemerintahan Prabowo Usut Tuntas Penembakan PMI di Malaysia

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meminta pemerintah di bawah kepresidenan Presiden RI Prabowo Subianto dan abdi negara penegak norma mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia hingga tewas pada Jumat (25/1).

"Kami mengutuk keras tindakan sadis ini. Pemerintah kudu segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Martri Agoeng dalam keterangannya, Kamis (30/1).

Revisi UU PMI

Selain itu, kataAgoeng, pihaknya menilai kejadian dengan abdi negara negeri jiran tersebut kudu menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah kudu bertindak tegas kepada para pelaku pengiriman PMI secara ilegal.

"Pemerintah kudu bertindak tegas dengan menegakkan norma terhadap pihak nan terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ini kudu menjadi prioritas nasional," katanya.

Untuk itu, menurut Agoeng, pemerintah kudu meningkatkan akses migrasi nan aman, mudah, dan terjangkau. Dia pun mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI segera diselesaikan.

Dia mengatakan PKS akan mengawal rumor perlindungan PMI dan mendorong kebijakan nan berpihak pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

"Regulasi nan kuat bakal memastikan adanya hukuman tegas bagi pihak nan mengirim PMI secara nonprosedural," tegas Martri Agoeng.

Sebelumnya, pada 24 Januari, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)  melakukan penembakan terhadap sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden tersebut menyebabkan satu WNI meninggal bumi dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, mendapat info bahwa WNI nan meninggal dengan inisial B itu berasal dari Riau. Sementara untuk 4 WNI nan menjadi korban luka-luka sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan sekarang kondisinya stabil.

KBRI juga telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari 2025. Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur memastikan bakal terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem norma di Malaysia.

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]