TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) belum memastikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) skala mini dan menengah berbasis thorium. Perusahaan pelat merah ini tetap menunggu respons pemerintah untuk pembangunan PLTN tersebut.
"Itu tugas pemerintah. Kami hanya mendukung (rencana pemerintah)," kata Direktur Manajemen PLN Adi Lumakso, seusai menghadiri obrolan "Harnessing Hydrogen & Ammonia: Pioneering Sustainable Investment Pathways In Indonesia" di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.
Pembangunan PLTN itu direncanakan dalam kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Kerja sama itu merencanakan pembangunan sejumlah proyek daya bersih, seperti kendaraan listrik, PLTN. Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ini berjalan di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023.
Menurut Adi, baik potensi alam maupun jasa nan dibutuhkan untuk pembangunan proyek PLTN di Indonesia cukup banyak. Namun proses pembangunan itu diputuskan oleh pemerintah. Selain itu, kudu bisa dipastikan bahwa PLTN menjadi pembangkit nan menjadi solusi.
"Ini kan kudu kita mitigasi," tutur dia. "Kita PLN hanya bakal mengikuti perintah pemerintah."
Iklan
Dia menjelaskan bahwa proyeksi pembangunan PLTN sudah ada sejak lama. Namun untuk proses pembangunan hingga sekarang belum berjalan. Bahkan belum ada perencanaan pembangunan pada tahun depan. Alasannya tetap ada potensi pembangkit nan lain nan bakal terus dikembangkan PLN.
"Proyeksinya kita lihat saja. Kami tetap mengembangkan potensi nan lain, seperti PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), dan lainnya," tutur dia. Adi menjelaskan, proyek PLTN menjadi opsi terakhir. Jika pemerintah memutuskan pembangunan proyek tersebut, maka PLTN itu bakal dieksekusi.
Pilihan Editor: PLN Siagakan 1.470 SPKLU di 1.028 Titik selama Libur Idul Adha, Tersebar di 1.028 Titik