PN Jaksel Tolak Praperadilan Mantan Karutan KPK Terkait Kasus Pungli

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

CNN Indonesia

Rabu, 08 Mei 2024 21:21 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Kepala Rutan KPK nonaktif Achmad Fauzi mengenai kasus pungli. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Kepala Rutan KPK nonaktif Achmad Fauzi mengenai kasus pungli. (ERLANGGA BREGAS PRAKOSO)

Jakarta, CNN Indonesia --

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Agung Sutomo Thoba menolak gugatan praperadilan Kepala Rutan KPK nonaktif Achmad Fauzi terkait kasus pungutan liar (pungli).

Dalam gugatannya Achmad meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara menolak permohonan-permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata Hakim Agung saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Achmad melalui kuasa hukumnya, Aji Saepullah menyatakan KPK telah menyalahi patokan norma aktivitas pidana dan bertindak sewenang-wenang dengan menetapkan tersangka pada pemohon tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu.

Adapun Achmad telah dijerat KPK sebagai salah satu tersangka mengenai perkara pungutan liar (pungli) di rutan KPK.

Setidaknya 15 orang diproses norma atas kasus dugaan pemerasan di Rutan KPK. Mereka sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Para tersangka dimaksud adalah Hengki selaku ASN/Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK periode 2018-2022; Kepala Rutan KPK 2022-sekarang Achmad Fauzi; Pegawai Negeri nan Dipekerjakan (PNYD) nan ditugaskan sebagai Petugas Keamanan atas nama Deden Rochendi, Sopian Hadi, Ristanta (juga sempat menjabat Plt. Karutan KPK tahun 2021).

Kemudian PNYD nan ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK atas nama Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, Eri Angga Permana, Muhammad Ridwan.

Selanjutnya Petugas Cabang Rutan KPK atas nama Suherlan, Ramadhan Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.

Dalam rentang waktu 2019-2023, Hengki dkk disebut menerima duit sejumlah Rp6,3 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sejumlah saksi nan merupakan narapidana kasus korupsi sudah diperiksa tim interogator KPK guna melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemerasan tersebut.

(mab/isn)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional