Poin-poin Rapat Jokowi soal Kratom: Bukan Narkotika, Potensi Ekspor

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo menggelar rapat berbareng menteri dan kepala lembaga tentang legalisasi kratom di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat itu digelar di tengah kontroversi kratom sebagai obat alternatif.

Dalam rapat itu, sejumlah menteri memaparkan pandangan kelembagaan tentang kratom. Ada nan menyatakan kratom kondusif dikonsumsi, ada pula nan mewanti-wanti soal potensi akibat kecanduan.

Ada pula menteri nan menyoroti potensi ekonomi melalui ekspor kratom. Beberapa menteri juga membahas belasan ribu masyarakat Kalimantan Barat nan menggantungkan hidupnya ke budidaya kratom.

Berikut poin-poin rapat Jokowi soal kratom di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis kemarin.

Bukan narkotika

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan kratom bukan narkotika. Dia merujuk pernyataan Kementerian Kesehatan dalam rapat tersebut.

"Dari Kemenkes bilang kratom tidak masuk kategori narkotika. Berikutnya untuk itu maka perlu diatur baik dan BRIN kita minta penelitian atas kratom ini," kata Moeldoko dalam bertemu pers setelah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/6).

Moeldoko mengakui memang ada potensi kecanduan dalam mengonsumsi kratom. Namun, pengaruh itu hanya timbul jika konsumsi dosis tinggi.

Dia pun menyebut tak ada larangan mengonsumsi kratom. Bahkan, tanaman ini sudah dikonsumsi secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan Barat.

"Kita tunggu dari riset lanjutan jika itu memang tak rawan dan dalam jumlah besar. Sama saja kopi juga jika dalam jumlah besar bisa repot, rokok juga gitu, tembakau juga gitu," ucap Moeldoko.

Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merujuk pada pendapat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Situs resmi WHO mencantumkan laporan berjudul Pre-Review Report: Kratom (Mitragyna speciosa), mitragynine, and 7-hydroxymitragynine.

Laporan WHO tersebut menyebut kratom berpotensi memproduksi racun jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Namun, WHO menyebut belum ada penelitian lebih lanjut mengenai kematian akibat kratom.

Potensi ekonomi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kratom saat ini tetap dikategorikan tanaman hutan. Dia menyebut tanaman itu punya potensi ekonomi.

"Jumlah petani saja itu kami terima info 10 ribu, tapi tadi Pak KSP (Moeldoko) menyampaikan sudah 18 ribu petaninya. Ini kan tanaman di hutan, kelak bisa kita budidayakan, bisa kita tata," ucap Amran.

Amran menyatakan siap membina para petani kratom jika ditugaskan Jokowi. Dia menilai memang perlu ada izin nan memayungi penataan industri kratom.

Dia berbicara nilai kratom dulu pernah mencapai 30 dolar AS, tetapi sekarang jatuh hingga 2-5 dolar AS. Dia optimistis nilai kratom bisa meroket lagi jika budidaya ditata oleh pemerintah.

Jokowi minta riset ulang

Para menteri mengungkap pendapat berbeda-beda tentang kratom di rapat itu. Untuk menengahi, Jokowi memutuskan untuk kembali menggelar riset mengenai kratom.

"Tadi pengarahan Presiden, pertama, agar Kemenkes, BRIN, dan BPOM lanjutkan riset sesungguhnya nan kondusif seberapa bagi masyarakat," ungkap Moeldoko.

Riset ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Jokowi menekankan penelitian pada unsur kemanfaatan kratom untuk masyarakat.

Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) telah berkomunikasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai riset kratom. Hingga saat ini, riset sudah memasuki tahap uji pada hewan.

"Ujinya baru sampai in vivo pada hewan," kata Plt. Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia.

Rizka menjelaskan pengetesan kratom saat ini masuk tahap uji preklinis. Setelah ini, kratom bakal dibawa ke uji klinis.

BPOM ikut dalam setiap tahap penelitian nan dilakukan BRIN terhadap kratom. Mereka konsentrasi mengawal standar pengujian.

"Kalau setiap tahapan, kita memandang apakah protokolnya sudah sesuai apa belum, sudah bisa membuktikan apa nan diharapkan apa tidak," ucapnya.

(dhf/bmw)

[Gambas:Video CNN]