Polisi Minta Demo Besar DPR Tak Anarkis, Sebar Pasukan di 4 Titik DKI

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepolisian meminta masyarakat sipil nan menggelar demonstrasi darurat Indonesia menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR RI pada Kamis (22/8) hari ini untuk tidak melakukan tindakan anarkis.

"Kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan tindakan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak pemberontak dan tidak merusak akomodasi umum. Hormati dan hargai pengguna jalan nan lain nan bakal melintas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Ade Ary turut meminta kepada massa untuk melakukan tindakan demo secara tenteram untuk menjaga stabilitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain itu, Ade Ary turut mengimbau kepada para pengendara untuk menghindari ruas jalan nan menjadi titik demo ialah di Gedung MPR/DPR dan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mengantisipasi kepadatan lampau lintas.

Aksi demo tersebar di 4 titik

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan tindakan demonstrasi dari sejumlah komponen massa hari ini tersebar di empat titik. Ia menjelaskan polisi mengerahkan sekitar 3.200 personel untuk mengamankan demo di beragam titik itu.

"Sesuai dengan pemberitahuan nan kami terima, tindakan pada hari ini ada di DPR, kemudian di MK, di Patung Kuda dan juga di KPU RI, namun tidak menutup kemungkinan juga di KPU DKI di Kawasan Senen juga menjadi pritotas pengamanan kami," kata Susatyo di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Ia mengatakan pengalihan arus lampau lintas berkarakter situasional. Hingga saat ini, Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR tetap dibuka.

"Apabila terjadi kepadatan dari massa tindakan maka kami bakal melaksanakan rekayasa lampau lintas, pengalihan arus lalin di area Gatot Subroto ini menuju ke Jalan Pemuda. Kemudian termasuk juga pengalihan arus lampau lintas andaikan terjadi kepadatan massa di area Patung Kuda dan termasuk juga, Abdul Muis di belakang MK," ujarnya.

Ada ribuan personel campuran nan dikerahkan untuk mengamankan tindakan demo di dua lokasi, ialah depan Gedung DPR dan Patung Kuda.

"Di Patung Kuda 1.273 (personel). Di DPR 2.013 personel," kata Susatyo.

Sejumlah komponen masyarakat sipil bakal menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Demo ini bagian dari aktivitas 'peringatan darurat Indonesia' nan viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Aksi demo ini berbarengan dengan Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Badan Legislasi (Baleg) bakal membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin nan disepakati seluruh fraksi, selain PDIP.

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyebut bakal ada ribuan pekerja dan nelayan nan bakal turun ke jalan. Mereka mendesak DPR tak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencalonan kepala wilayah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga mengaku bakal turun ke depan DPR melakukan perihal serupa.

(dis/yoa/DAL)

[Gambas:Video CNN]