Politikus Golkar Dukung Wacana Penambahan Kementerian di Era Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengurus DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan presiden baru kelak jangan dihambat dalam merumuskan struktur kabinetnya.

Dave bicara demikian menanggapi berita Prabowo Subianto berencana menambah kementerian dari 34 menjadi 40.

"Ruang mobilitas presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat, lantaran posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," kata Dave ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (7/5).

Dave percaya Prabowo dapat dengan lebih sigap mengambil kebijakan serta mengimplementasikannya dengan cepat.

Dia pun membujuk ke seluruh pihak untuk tetap berpikir positif dan memandang hasilnya andaikan wacana itu betul terjadi.

"Pasti banyak nan beranggapan seperti itu. Akan tetapi kita lihat hasil akhirnya seperti apa," ucapnya.

Jumlah kementerian di Indonesia diatur dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 mengatur jumlah kementerian maksimal sebanyak 34.

Belakangan beredar berita Prabowo hendak menambah bangku menteri menjadi 40. Merespons itu, Presiden Jokowi menegaskan bukan dirinya nan memberi saran.

Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet sekarang tetap dalam tahap pembicaraan. Dia belum mau bicara banyak.

"Itu kelak ya. Masih dibahas, tetap digodok dulu. Tunggu saja ya," katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).

Saat ditanya lebih lanjut, putra Presiden Jokowi itu tak menampik kemungkinan bertambahnya bangku menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Ia apalagi mengakui salah satu kementerian nan sedang digagas adalah kementerian unik untuk mengurus program makan siang gratis.

"Kemarin sempat dibahas itu (kementerian unik makan siang gratis)," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak mengomentari jelas soal jumlah kementerian itu. Namun dia sepakat dengan wacana tersebut.

Habiburokhman juga tak mempermasalahkan jika kementerian nantinya dianggap alias menjadi gemuk. Sebab menurutnya Indonesia negara besar sehingga memerlukan banyak orang untuk mengorganisir.

"Kalau memang mau melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus jika saya pribadi," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).

(mnf/bmw)

[Gambas:Video CNN]