Polri Tangkap Satu Buron Tersangka Kasus Ferienjob di Italia

Jakarta, CNN Indonesia --

Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menangkap satu tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus magang (Ferienjob) ke Jerman nan masuk dalam DPO.

"Enyk Waldkoenig, tersangka TPPO Ferienjob tertangkap di Italia pada Rabu 12 Juni 2024," ujar Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dalam keterangannya, Kamis (13/6).

Krishna mengatakan penangkapan terhadap buronan Enyk dilakukan usai pihaknya berkoordinasi dengan otoritas Kepolisian Italia.

Lebih lanjut, Krishna mengatakan pihaknya saat ini tetap terus berkoordinasi dengan otoritas setempat guna membawa Enyk Waldkoenig ke Tanah Air.

"Divisi Hubinter Polri berbareng Bareskrim bakal mengirim tim untuk membawa pulang Enyk Waldkoenig," katanya.

Bareskrim Polri sebelumnya menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 2 tersangka kasus TPPO modus magang (Ferienjob) ke Jerman.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan DPO diterbitkan untuk tersangka Enyk Waldkoenig selaku petinggi PT SHB dan A selaku petinggi CV GEN.

Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya sampai saat ini tetap berada di Jerman.

Kelima tersangka itu merupakan wanita berinisial ER namalain EW (39), A namalain AE (37), wanita AJ (52), dan laki-laki inisial SS (65) dan MZ (60).

Djuhandani menjelaskan setidaknya terdapat 1.047 mahasiswa nan menjadi korban dan diberangkatkan ke Jerman melalui program magang terlarangan ini. Mereka diberangkatkan oleh 33 kampus nan menjalin kerja sama dengan PT SHB sebagai dalih program magang merdeka.

Setibanya di Jerman para mahasiswa nan menjadi korban TPPO justru dieksploitasi dan dipekerjakan di perusahaan nan tidak sesuai dengan perjanjian dan jurusannya.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp600 juta.

Kemudian Pasal 81 UU No 17 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar.

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]