PP Muhammadiyah Bahas Izin Tambang 27-28 Juli di DIY

Yogyakarta, CNN Indonesia --

PP Muhammadiyah berbareng seluruh ketua wilayah Muhammadiyah se-Indonesia bakal berkumpul dan membahas izin tambang ormas dari pemerintah pada 27 dan 28 Juli 2024 di Yogyakarta.

"Kalau enggak ada perubahan 27 dan 28, biasanya di salah satu kampus. Bukan di hotel," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas ditemui di kantornya, Kota Yogyakarta, Jumat (19/7).

Namun, kata Busyro, aktivitas tersebut secara garis besar sejatinya adalah konsolidasi. Sementara pembahasan soal izin tambang hanya salah satu agendanya saja dan bakal dibahas lewat rapat pleno. Hal serupa sebelumnya juga sempat diungkap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

"Itu acaranya konsolidasi, bukan hanya tambang saja. (Pleno), iya," ujar Busyro.

Namun, Busyro belum bisa memastikan apakah dalam aktivitas itu bakal sekaligus memutuskan sikap PP Muhammadiyah atas tawaran pemerintah soal konsesi izin upaya tambang (IUP) ormas.

"Saya belum tahu agenda detailnya," katanya.

Rencana pertemuan dan agenda di Yogyakarta ini sebelumnya diungkap oleh Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza ul Haq.

Dia mengatakan pertemuan PP Muhammadiyah dengan ketua wilayah Muhammadiyah se-Indonesia itu bakal dilakukan di DI Yogyakarta.

Fajar menjelaskan Muhammadiyah mempunyai sistem organisasi tersendiri dalam memutuskan suatu keputusan. Lewat forum tersebut PP Muhammadiyah bakal mendengarkan pandangan dari para pengurus wilayah mengenai pemberian izin tambang.

Bagi pihaknya, persoalan menerima dan menolak pemberian izin tambang itu merupakan pilihan kebijakan. Ia menekankan Muhammadiyah tetap mengedepankan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya golongan saja.

"Karena apa? Begitu keputusan diambil bakal jadi keputusan organisasi nan kudu dipatuhi semua anggotanya," kata Fajar dalam sebuah obrolan di Kantor Ma'arif Institute, Tebet, Jakarta, Kamis (18/7).

Fajar mengakui dinamika obrolan di internal Muhammadiyah membahas soal tambang berjalan cukup hangat. Namun perbedaan opini di internal Muhammadiyah itu tak sampai muncul ke permukaan secara terbuka.

Ia juga mengungkapkan masing-masing majelis di Muhammadyah telah diminta melakukan kajian dan rekomendasi untuk diberikan ke PP Muhammadiyah. Bahkan, dia mengatakan PP Muhamadiyah telah menggelar pleno nan mengundang pelbagai pihak nan mengetahui seluk beluk industri pertambangan.

Oleh lantaran itu, Fajar mahfum jika proses pengambilan keputusan di Muhammadiyah cukup panjang, beda dengan PBNU nan mengambil keputusan dengan cukup sigap mengenai menerima alias tidak izin tambang buat ormas nan diberikan pemerintah.

"Saya ibaratkan NU itu sistemnya presidensialisme. Kalau di Muhammadiyah parlementer. Karena kepemimpinan dipilih kolektif kolegial. Karena ketum enggak bisa memutuskan kewenangan absolut mengenai satu hal," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah juga sempat mendengarkan penjelasan dari sejumlah pengelola tambang di Jakarta beberapa waktu lalu.

(kum/kid)

[Gambas:Video CNN]