PPI Sulteng Minta Jokowi Evaluasi BPIP soal Paskibraka Lepas Jilbab

Makassar, CNN Indonesia --

Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah, Moh Rachmat Syahrullah meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri nan berhijab.

Dia bilang sebelumnya tak pernah ada patokan nan melarang paskibraka putri untuk berhijab saat melakukan tugas di tingkat kota, provinsi, maupun nasional.

"Tidak ada patokan dan larangan tentang penggunaan jilbab, baik dalam perpres maupun dalam patokan kepaskibrakaan tidak ada dalam patokan itu dan sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 penyelenggaraan Paskibraka tidak ada patokan pelarangan penggunaan hijab," kata Rachmat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).

Menurut Rachmat Paskibraka berhijab sudah ada sejak era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) nan di mulai dari Paskibraka utusan Aceh waktu itu dan diikuti wilayah lainnya saat mengutus perwakilan mereka di Paskibraka nasional.

"Paskibraka berhijab itu sudah ada di seluruh Indonesia, memang di masa orde baru tidak boleh (hijab) tapi di masa reformasi khususnya di momentum masa kepemimpinannya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu sudah boleh berhijab, pertama kali itu dari Aceh, tahun 2002 utusan dari Aceh berhijab setelah itu seluruh Indonesia sudah menerima rekrutmen paskibraka putri nan berhijab," ungkapnya.

Rachmat menegaskan BPIP kudu bertanggungjawab atas sejumlah Paskibraka putri berhijab yang kudu melepas jilbab saat dikukuhkan Jokowi pada Selasa lalu. Selain itu, dia meminta Jokowi selaku presiden untuk mengevaluasi jejeran BPIP.

"Iya (harus ada evaluasi), makanya keterangan kami meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi BPIP dalam pengelolaan Paskibraka secara nasional dan hanya di nasional nan terjadi seperti ini, di wilayah tidak ada pelarangan hijab," tuturnya.

Rachmat mengaku kecewa dengan adanya pelarangan penggunaan hijab bagi Paskibraka putri nan sudah jelas dilindungi dalam konstitusi Indonesia dan Paskibraka ini merupakan Duta Pancasila nan berada dibawa naungan BPIP. Salah satu Paskibraka putri nan lepas jilbab saat dikukuhkan Jokowi adalah Paskibraka dari Sulteng, Zahra Aisya

"Kita kecewa lantaran anak-anak ini ditetapkan sebagai Duta Pancasila, lantas kenapa justru mereka dipaksa melepaskan hijab sedangkan notabenenya itu dilindungi konstitusi untuk menjalankan aliran kepercayaan dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Itu nan kami kecewakan. Jadi ada pertentangan nan dilakukan BPIP terhadap pengamalan nilai-nilai nan mereka ajarkan dengan nan dilakukan pada saat pengukuhan kemarin," katanya.

(mir/kid)

[Gambas:Video CNN]